Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – DPRD Banyuwangi bergerak cepat menyelesaikan pekerjaan rumah di awal triwulan tahun. Salah satunya, menuntaskan rancangan Perda (Raperda) yang belum selesai di tahun 2020. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi, Selasa (16/3) siang.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, mengatakan, addendum Raperda perlu dibutuhkan untuk menyelesaikan enam Raperda yang menjadi usulan 2020. Seharusnya, bisa selesai tahun 2020. Namun, ada beberapa yang harus direvisi. Sehingga, harus dilakukan addendum atau perubahan, kata politisi Golkar ini usai memimpin paripurna. Dari keenam Raperda tersebut, lanjut Ruliono, tiga diantaranya usulan eksekutif. Sisanya, dari DPRD.

Dia menambahkan, tahun 2020, enam Raperda tersebut sudah dibahas dalam pansus. Namun, ada beberapa yang belum final. Sehingga, Pansus akan melanjutkannya di tahun 2021. Nantinya, enam Raperda itu akan kembali dibahas oleh Pansus.

Enam Raperda yang menjadi addendum, masing-masing, Raperda Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Raperda Perubahan atas Perda No 11 tahun 2014 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

Paripurna kali ini sempat diskors satu jam lantaran belum memenuhi kuorum. Setelah kuroum 50 persen plus satu, akhirnya kita sepakati paripurna. Ini aturan Undang-Undang, pungkas Ketua DPD Golkar Banyuwangi tersebut. (wir)