Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – DPRD Banyuwangi gerak cepat menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2020. Setelah Komisi I, giliran Komisi IV memberikan sejumlah catatan dari LKPJ. Hasil rapat kerja (raker) bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, komisi yang membidangi pendidikan dan infrastuktur ini menemukan sejumlah poin penting yang layak dikoreksi.

Salah satunya, cepatnya kerusakan hasil pembangunan infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur di Banyuwangi yang umurnya pendek. Cepat rusak. Sehingga,  harus dilakukan perbaikan sistem pengadaan barang.

“Kami memberikan catatan, ke depan, dalam pengadaan proyek infrastruktur harus dipilih spesifikasi bahan yang umurnya bisa lama. Sehingga, tak memboroskan anggaran karena proyek cepat rusak,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Basuki Rachmat, di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (9/3) siang.

Politisi Hanura ini mencontohkan proyek pengaspalan jalan yang menggunakan hotmix halus. Padahal, struktur tanahnya tidak cocok. Dampaknya, tak sampai satu tahun, kondisi aspal sudah rusak. Masyarakat dirugikan karena jalanan rusak lagi.

“Hal seperti ini yang harus diperhatikan. Kalau memang cocoknya aspal beton, ya..jangan pakai hotmix,” tegas Ketua DPC Hanura Banyuwangi. Kondisi seperti ini, lanjut Basuki, banyak ditemui di sejumlah proyek jalan di Banyuwangi.

Ketika hujan, aspal yang tak sesuai kondisi jalan dengan cepat mengelupas. Pihaknya berharap, SKPD yang membidangi infrastruktur bisa melihat kondisi ini. Lalu, mencarikan solusinya. Selain infrastruktur, Komisi IV DPRD menyoroti kualitas pendidikan di masa pandemi.

Basuki berharap, pandemi tidak dijadikan alasan turunnya kualitas hasil pendidikan. Baik, nilai maupun kemampuan anak didik. “Jangan karena pandemi yang tidak ada tatap muka, kualitas pendidikan turun. Ini harus diperhatikan,” tegasnya.

Pihaknya khawatir, jika kualitas pendidikan turun, anak-anak Banyuwangi akan kesulitan melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit. Sebab, sekolah favorit selalu mematok standar tinggi. “Kami menghimbau ke seluruh Kepala Sekolah, instruksikan ke guru mata pelajaran. Pemberian nilai jangan hanya syarat, tapi memperhatikan kualitas anak didik dan kelanjutan pendidikannya,” pungkasnya.

Pasca-raker bersama SKPD terkait, Komisi IV akan memberikan catatan dan rekomendasi yang akan dibawa dalam paripurna DPRD. Sebelumnya,nota LKPJ Bupati tahun 2020 dibacakan dalam paripurna DPRD. Nota LPKJ merupakan pengantar pertanggungjawaban Bupati di akhir tahun anggaran. (wir)