Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Izin pengelolaan Pasar Kloben, yang berada di lokasi bekas rumah tahanan atau penjara yang dikeluarkan Pemkot Surabaya mendapat tentangan wakil rakyat. Komisi yang membidangi perekonomian ini, mendesak pemkot untuk mencabut izin pengelolaan, karena dianggap telah menyalahi perda, dengan alasan lokasi tersebut tercatat sebagai tempat cagar budaya.

Polemik Pasar Koblen, di Jalan Koblen Kidul Bubutan Surabaya kembali bergulir. Persoalan izin pengelolaan pasar buah ini dipermasalahkan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya, karena keberadaan pasar di lokasi cagar budaya. Dalam hearing dengar pendapat, antara Komisi B yang membidangi perekonomian yang dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda Surabaya dan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini, sempat diwarnai perdebatan.

“Komisi B, menganggap izin pengelolaan Pasar Kloben telah menyalahi Perda nomer 5 tahun 2005 soal pelestarian bangunan dan UU nomor 11/2010 tentang cagar budaya. Untuk itu, Komisi B mendesak Pemkot untuk mencabut izin pengelolaan,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz, di Surabaya Rabu (3/3).

Sementara itu, Kadis Budpar, Atiek Sugiharti, mengatakan, izin pengelolaan tersebut tidak ada masalah. Karena merujuk pada zona pengelolaan tata ruang. Jika di area tersebut memang diperuntukkan untuk jasa perdagangan, memang memperbolehkan.

Permasalahan muncul ketika aset Pasar Kloben yang diakui sebagai cagar budaya, seharusnya dimiliki Pemkot, justru lahan tersebut milik pihak swasta. Dari data Disbudpar, setidaknya 80 persen aset cagar budaya yang berada di Surabaya dikuasai oleh swasta. (stady/stv)