Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Polemik rasionalisasi tenaga harian lepas/THL di Pemkab Banyuwangi memantik reaksi DPRD setempat. Wakil rakyat Kota Gandrung ini meminta kebijakan tersebut dibatalkan. Alasannya, faktor kemanusiaan di masa pandemi. Dewan khawatir, pemberhentian para THL berdampak pada kondisi ekonomi.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, mengatakan, rasionalisasi THL di masa pandemi tidak manusiawi. Sebab, masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi. Kondisi ekonomi akibat pandemi ini, negara wajib hadir. “Kalau THL diberhentikan seperti ini, tidak manusiawi,” kritik politisi Golkar ini usai rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Senin (1/3) siang.

Karena itu, pihaknya meminta eksekutif membatalkan rasionalisasi THL tersebut. Justru, mencarikan solusi agar bisa bertahan. Pihaknya, lanjut Ruliono, siap duduk bersama eksekutif mencarikan peluang anggaran dalam APBD untuk kelangsungan nasib para THL yang terkena rasionalisasi. Pihaknya, juga menyayangkan adanya pengangkatan THL di masa moratorium sesuai PP No.48 tahun 2018. “Ini jadi pengalaman, jangan sampai kecolongan. Apalagi jumlahnya hingga 800 orang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Banyuwangi, Nafiul Huda, mengatakan, rasionalisasi 361 THL bertujuan efisiensi anggaran. Sebab, jumlahnya melebihi tenaga yang dibutuhan pemkab. Pejabat ini menjelaskan, kecolongan rekrutmen THL terjadi tahun 2018-2019.

“Meski sudah ada sosialisasi moratorium, kata dia, rekrutmen dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga, jumlahnya tak terkontrol. Terkait ini, ke depan rekrutmen THL dibuat satu pintu melalui BKD,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Nafiul, total THL Pemkab Banyuwangi hingga tahun 2020 mencapai 4393. Dari jumlah ini, THL yang tidak diperpanjang kontraknya sebanyak 463 orang. Sehingga, tahun 2021, sisa THL sebanyak 3.930. Dari jumlah ini, 39 THL tak ikut tes CAT. Sehingga, total THL yang tersisa sebanyak 3.891 orang.

Selama ini, beban honor untuk THL mencapai Rp 58 miliar per tahunnya. Total tenaga di Pemkab 7.902, rinciannya THL 3.891, PPPK 114 dan PNS 3897. Padahal kebutuhan tenaga Pemkab hanya 7.313. Kelebihan, 589 orang,” pungkasnya. (wir)