Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik Harus Disosialisasikan pada Masyarakat

4

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pakar hukum tata negara di Surabaya menyebut pelaksanaan sertifikat elektronik sebagai langkah maju. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang.

“Meski begitu, edukasi yang tepat pada masyarakat juga harus dilakukan pemerintah. Terlebih jika nanti usai proses digitalisasi sertifikat fisik juga akan ditarik,” kata Pakar Hukum Tata Negara Dr Hufron, SH., MH, kepada bisnissurabaya.com di Surabaya Rabu (17/2).
Menurut dia, diberlakukannya sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang membuat pakar hukum perlu menyikapi.

Pasalnya, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang tepat pada masyarakat. Termasuk jika nantinya usai dilakukan proses digitalisasi, maka sertifikat fisik akan ditarik.

Ia menyebutkan, jika dalam masa transisi ini Pemerintah sangat tepat untuk memulai proses digitalisasi sertifikat dari tanah yang dikuasai pemerintah. Serta tanah aset BUMN dan BUMD. Bahkan, Hufron, minta agar pilot projectnya juga harus dilakukan di kota besar.

Hufron, berharap, agar proses modernisasi dengan sertifikat elektronik untuk kemudahan izin usaha ini dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Sehingga masyarakat dapat yakin dengan perubahan ini. (agung/stv)