Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pemberlakuan PPKM mikro resmi dimulai 9 Februari hingga 21 Februari mendatang. Pemberlakuan PPKM ini dipastikan bakal menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Pasalnya, berbeda dengan PSBB dan PPKM sebelumnya. PPKM mikro ini hanya berlaku di tingkat RT maupun RW yang masuk kawasan zona merah Covid-19.

Sesuai intruksi Kementrian Dalam Negeri 2021, terkait pemberlakuan PPKM mikro, resmi dimulai 9 – 21 Februari kali ini tak berlaku untuk setiap wilayah daerah atau kabupaten/kota. Melainkan di tingkat paling bawah, yakni, RT maupun RW yang masuk kawasan zona merah penyebaran Covid-19.

Pemberlakuan PPKM mikro ini tak lain untuk lebih memaksimalkan penekanan angka penyebaran Covid-19 di tingkat paling bawah, selain memaksimalkan proses penekanan penyebaran Covid-19.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz, mengatakan, PPKM mikro ini seakan menjadi angin segar bagi kawasan yang tidak masuk zona merah. Sehingga mereka masih tetap bisa melakukan aktivitas.

Politisi Partai PKB ini juga menyinggung soal kebijakan Pemerintah Kota dalam melangsungkan PPKM mikro. Pasalnya, jangan sampai masyarakat dibingungkan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Surabaya, terkait denda pelanggaran prokes, yang dianggap tidak sesuai dengan intruksi pemerintah pusat. Untuk itu, diharapkan dalam kelangsungan Inmendagri ini, pemkot tetap harus sesuai dengan peraturan diatasnya, agar tak semakin merugikan masyarakat yang saat ini terdampak ekonomi. (nyoman/stv)