Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Tolak vaksin akan dikenakan sanksi pidana. Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut menjadi polemik bagi masyarakat hingga menimbulkan pro dan kontra. Karena itu, praktisi hukum di negeri ini meminta pemerintah untuk memberikan pemahaman yang mudah dimengerti masyarakat luas terkait vaksinasi Covid-19.

Penolak vaksin Covid-19  diancam pidana satu tahun penjara dan denda hingga Rp 100 juta. Hal ini pernah ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S Hiariej, yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang menjelaskan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana.

Adanya sanksi hukum bagi penolak vaksinasi Covid-19 menjadi polemik bagi masyarakat, hingga pro dan kontra pun bermunculan. Bahkan, Vena Naftalia, salah satu praktisi hukum di Kota Surabaya menganggap sanksi hukuman pidana bagi penolak vaksin bukan menjadi solusi yang baik atau kurang tepat.

‘’Apabila penerapan sanksi pidana penjara diberlakukan, maka akan memberatkan beban dan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan negara,’’ kata Praktisi Hukum, Vena Naftalia SH, kepada bisnissurabaya.com di Surabaya Senin (25/1) kemarin.

Menurut dia, dengan cara membawa penolak vaksin untuk turun langsung ditengah-tengah pasien yang terpapar Covid-19 menjadi solusi. Dengan begitu, mereka akan paham pentingnya di vaksin untuk menambah kekebalan imun tubuh.

Bukan hanya, praktisi hukum ini juga menilai denda dibebankan untuk penolak vaksin juga kurang efesien bagi kalangan menengah keatas. Menurutnya, daripada dikenakan denda, lebih baik mereka disuruh terjun langsung untuk dapat melihat betapa tragisnya virus corona merenggut nyawa orang lain.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait jaminan kesehatan. Seperti beberapa gejala yang dialami pasca vaksin. Semisal panas dingin yang berkepanjangan, karena imun tubuh seseorang berbeda-beda. (agung/stv)