Nanang Sutrisno : Jangan Ada Diskriminasi Santunan Kecelakaan Angkutan Umum

45

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Salah satu tujuan dari negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap tumpah darah. Hal ini sejalan dengan Pancasila khususnya sila ke-5. Yakni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah tidak hanya berusaha mewujudkan keadilan sosial, tetapi mengupayakan keadilan hukum sesuai perundang-undangan yang ada. Banyak regulasi, peraturan dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI terutama urusan yang menyangkut harkat hidup orang banyak.

Seperti kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, infrastruktur dan transportasi. Keberpihakan aturan yang dibuat pemerintah tersebut seringkali diuji oleh kejadian yang terjadi di masyarakat. Baru-baru ini keadilan hukum aturan yang dibuat pemerintah diuji melalui kejadian kecelakaan pesawat udara yang menimpa Sriwijaya SJ 182 dengan route Jakarta – Pontianak pada 9 januari 2021 mengakibatkan seluruh awak pesawat dan penumpangnya tewas.

Melalui pihak jasa raharja, pemerintah mengumumkan bahwa korban yang meninggal akan mendapatkan santunan sebesar Rp 1.250.000.000/ per orang. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri perhubungan /permenhub 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara pasal 3 huruf (a).

Apabila kita membandingkan dengan santunan  yang diterima korban meninggal pada kecelakaan di darat dan laut yang hanya Rp 50.000.000. Tentu saja perbedaannya sangat jauh sekali. Hal ini disebabkan karena acuan peraturan yang digunakan berbeda. Yaitu, peraturan menteri keuangan nomor 16  tahun 2017.

Walau terdapat perbedaan tarif antara pesawat udara dibandingkan dengan tarif angkutan darat seperti kereta api, namun hal tersebut tidak signifikan. Misalnya tarif ticket tujuan Surabaya – Jakarta  antara pesawat dan kerata api tidak jauh selisih harganya, yaitu berkisar ratusan ribu rupiah saja.

“Walaupun harga premi asuransinya berbeda, tidak semestinya perbedaan uang santunannya jauh berbeda. tidak boleh ada diskriminasi untuk pengguna jasa transportasi,” kata Anggota Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat/BBHAR PDIP Surabaya Nanang Sutrisno, SH, MM., kepada bisnissurabaya.com di Surabaya Rabu (13/1).

Menurut Nanang, tingkat resiko penumpang angkutan baik, darat, laut, dan udara, sesungguhnya tidak jauh berbeda. Bahkan resiko penumpang angkutan darat lebih tinggi, sering terjadi musibah kecelakaan tabrakan atau masuk ke jurang. sedangkan untuk angkutan laut juga hampir sama, tidak bnyak korban kecelakaan angkutan laut yang bisa selamat.

“Selain itu, kerugian yang ditanggung keluarga korban kecelakaan angkutan darat, laut, dan udara semuanya sama, karena itu perlu keadilan hukum bagi korban pengguna angkutan,” jelas Nanang Sutrisno, yang juga mahasiswa Magister Hukum Unair ini.

Karena itu, Nanang, menuntut perlu adanya perbaikan peraturan yang mengatur keduanya. Sehingga tidak lagi ada kesenjangan santunan pengguna moda transportasi umum di Indonesia. Bahkan, mantan legislator DPRD Surabaya ini menyampaikan, bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kedua peraturan ini dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi.

Masyarakat berhak mendapatkan keadilan hukum untuk mendapatkan santunan, apabila terjadi kecelakaan dalam penggunaan moda angkutan umum. Baik transportasi darat, laut dan udara. Jangan ada diskriminasi,” tambah lelaki pengagum Proklamator RI, Bung Karno ini.  (nanang)