Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Banyaknya keluhan para guru honorer atau Guru Tidak Tetap/GTT – Pegawai Tidak Tetap/PTT di SMAN 4 Sidoarjo, efek dari pemerintah yang akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK mendapat tanggapan berbagai pihak. Diantaranya, anggota DPR-RI, Rahmat Muhajirin SH dan Ketua PGRI Sidoarjo, Drs Edy Wurwanto MPd MM.

Rahmat Muhajirin, yang juga warga Sidoarjo menegaskan, kalau pemerintah sudah mengambil kebijakan/keputusan itu, tentunya sudah melalui kajian yang mendalam. Karena semua kekuatan politik, kementrian dan lembaga terkait, pasti sudah dikerahkan guna suksesnya kebijakan ini.

‘’Walau ada gejolak di masyarakat. Tapi sebagai konsekuensi Pemilu secara langsung, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan UU,’’ kata Rahmat Muhajirin, di Sidoarjo Sabtu (9/1) kemarin.

Menurut dia, RUU ASN sudah digedok ditingkat pertama. Dalam RUU ini sebenarnya sudah diakomodasi tenaga honorer dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik termasuk Satpol PP. Dalam RUU ASN itu sebetulnya tenaga honorer yang tercatat sebelum Januari 2005 sudah dilindungi untuk dipertimbangkan untuk diangkat sebagai ASN.

“Tapi saya tidak tahu, kenapa RUU ASN ini, belum jadi diajukan ke pembicaraan tingkat kedua untuk diputuskan menjadi UU. Nah, kalau tenaga pendidik diserahkan kepada swasta/kontrak, bagaimana nasib anak didik kita kedepan. Harusnya, negara hadir dalam semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pendidikan,” kata Rahmat Muhajirin.

“Saya tidak bisa membayangkan, kalau tenaga guru diarahkan ke swasta/pegawai pemerintah dengan sistem kontrak. Karena akan menyangkut jaminan pensiun para guru. Bagaimana bisa mempunyai dedikasi yang baik, kalau mereka masih memikirkan jaminan untuk hidupnya sendiri yang masih belum ada kepastian,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Sidoarjo, Edy Wuryanto, mempertanyakan kebijakan pemerintah ini, insya Allah pengurus PGRI sudah berkomunikasi dengan pemeritah pusat, per surat tanggal 1 Januari 2021.

Diantara isi surat meminta perekrutan PPPK diharapkan dapat memberikan kesempatan dan sebagai penghargaan kepada para guru honorer yang berusia diatas 35 tahun. Sehingga memperoleh kepastian status kepegawaiannya.

Sedangkan formasi guru CPNS diharapkan memberikan kesempatan bagi lulusan pendidikan dibawah usia 35 tahun yang berminat menjadi aparatur sipil Negara/ASN. “Doakan saja semoga berhasil. Kami menghendaki tetap ada seleksi CPNS untuk mereka yang berusia dibawah 35 tahun.

Bagi yang sudah mengabdi sebagaimana dalam Data Pokok Pendidik/Dapodik harus diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK dengan mempertimbangkan masa kerja mereka pada satuan pendidikan untuk mendapat poin nilai tambahan. ‘’Pemerintah harus menghargai jerih payah teman – teman GTT – PTT yang sudah puluhan tahun mengabdi demi pendidikan,” ungkap Edi Wuryanto. (rin)