Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Masyarakat tak perlu ragu dengan vaksinasi massal vaksin Covid yang rencananya digelar mulai 13 Januari mendatang. Sebab, pemerintah menjamin akan memberikan tanggungan jika terjadi efek dari vaksin Covid. Tanggungan ini berupa biaya dan fasilitas lainnya.

Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Prof DR dr Hindra Irawan Satari, SpA (K), MTroPaed, mengatakan, kandungan vaksin yang dipilih dan dipergunakan pemerintah dipastikan tidak berbahaya. Sebab, sudah dipantau keamanannya sejak uji pra klinik. Bahkan, bukan hanya di Indonesia, tapi negara-negara lain.

“Perlu diingat bahwa vaksin adalah produk biologis, sehingga bisa menimbulkan reaksi alamiah. Seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di daerah suntikan,” katanya di Banyuwangi Jumat (8/1).

Terkait resiko vaksin, lanjut Hendra, pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat KIPI akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI. Lalu, semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Mengantisipasi munculnya KIPI, imbuh Hendra, pemerintah telah menyiapkan skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI.

Diantaranya, seluruh fasilitas kesehatan menetapkan nomor telepon yang bisa dihubungi jika terjadi keluhan setelah vaksinasi. Sebaliknya, pasien yang divaksin bisa menghubungi faskes jika mengalami keluhan setelah vaksinasi.

Faskes akan melaporkannya ke Puskemas dan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, jelas Hendra.
Jika terjadi dugaan kasus KIPI yang serius, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota akan melakukan konfirmasi kebenaran kasus ke puskesmas atau faskes yang melaporkan.

Jika informasinya benar, Dinas Kesheatan Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Komite Ahli Independen akan melakukan investigasi, tegasnya. Bahkan, jika diperkukan uji sampel vaksin, akan dilakukan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) di tingkat provinsi.

Sementara itu, juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI. Dr. Siti Nadia Tarmidzi menegaskan pihaknya tidak mengharapkan adanya KIPI dalam vaksinasi massal ini. Meski begitu, pihaknya bersama Komnas KIPI telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif jika terjadi efek samping vaksin. Pemerintah tidak akan melakukan vaksinasi jika belum ada persetujuan penggunaan darurat dari BAdan POM yang menyatakan vaksin Covid-19 aman dan berkhasiat, pungkasnya. (wir)