Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Musim kampanye di Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada Jawa Timur/Jatim yang dimulai 26 Oktober – 5 Desember, diwarnai sejumlah pelanggaran. Terutama pelanggaran berkerumun sehingga dibubar petugas Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu.

Penegasan itu dikemukakan Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amien, saat Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan Media di Surabaya Rabu (3/12). Dia menjelaskan, beberapa kampanye yang diselenggarakan pasangan calon ada yang dibubarkan karena melanggar aturan. Terutama karena berkerumun sehingga membahayakan penyebaran covid-19.

“Padahal kita sepakat kampanye tetap digelar tetapi tidak ada kerumunan masa. Kalau terjadi kerumunan kami bubarkan,” tegasnya. Amien, secara umum menjelaskan, masalah dan isu kontemporer selama kampanye.

Diantaranya, daftar pemilih, politik uang dan dana kampanye, politik identitas dan kampanye negatif dan hitam serta kerumunan masa di tengah pandemi. Seperti di Sumenep, ada kampung yang warganya membuat prasasti politik uang atau menolak politik uang.

Serta, ditemukan ada 31 aparatur sipil negara/ASN yang tidak netral sehingga akan terkena sanksi. Demikian juga ada kerumunan masa saat kampanye di Malang yang dibubarkan Bawaslu karena melanggar aturan covid-19. (bw)