Malang, (bisnissurabaya.com) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 digelar di Gedung DPRD di Jalan Panji Kepanjen Senin 23/11) dihadiri Pjs Bupati Malang Drs Sjaichul Ghulam, M.M, Plt Ketua DPRD Sodikul Amin, para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malang serta para undangan.

Mekanisme penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD telah disampaikan dan terjawab, yang dilanjutkan dengan dilaksanakannya pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Dari hasil pembahasan, maka perangkaan RAPBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut : Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 3.896.677.599.184,84. Adapun pendapatan daerah dirinci sebagai berikut, Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp 715.980.715.184,84 dengan rincian, Pajak Daerah sebesar Rp 286.873.217.000, Retribusi Daerah sebesar Rp 34.604.571.750, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 20.068.612.020,50. Selanjutnya untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 374.434.314.414,34.

Pendapatan Transfer dialokasikan sebesar Rp 2.977.902.984.000 dengan rincian, Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 2.709.902.984.000 dan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp 268.000.000.000. Selanjutnya untuk penerimaan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari penerimaan Hibah direncanakan sebesar Rp 202.793.900.000; Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 4.200.358.849.827,48. Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp 3.595.020.573.352,48, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5.000.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp 600.338.276.475.

Dari sisi Pembiayaan; Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 314.681.250.642,64, yang berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000; dimana alokasi Pengeluaran Pembiayaan ini direncanakan untuk melakukan pembayaran hutang dan juga penyertaan modal kepada Perumda Tirta Kanjuruhan. Dengan demikian maka pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 303.681.250.642,64 yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah beserta targetnya, dengan tema Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang 2021 adalah Mewujudkan Kabupaten Malang yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Terkait dengan kebijakan fiskal, pada tahun 2021 akan terus dijaga secara kredibel dan akuntabel dengan arah antara lain memberikan dukungan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, memperhatikan kebutuhan untuk melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dan terukur sehingga menjadikan semua instrumen fiskal tetap kredibel dan akuntabel. Saat ini arah pemulihan ekonomi telah berjalan secara bertahap. Momentum perbaikan ekonomi ini akan terus dijaga dan diakselerasi melalui berbagai kebijakan pemulihan ekonomi di daerah. Dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan semakin membaik menuju akhir tahun 2020, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 5,91 persen dengan didukung oleh pemulihan konsumsi secara bertahap seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru.

Dengan adanya strategi kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah Daerah, APBD 2021 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2021. Besaran angka dalam APBD 2021 telah disusun secara kredibel dan realistis sesuai dengan tantangan perekonomian yang akan dihadapi, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif, dan berkesinambungan. (Adv/Yul)