Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Ada dugaan melakukan pelanggaran dengan mengawal salah satu pasangan calon/paslon terjun sidak pada kejadian puting beliung di Klopo Sepuluh Minggu (22/11), Abdul Muntholib, Anggota Panwascam Kecamatan Sukodono divisi SDM dilaporkan Chamim Putra Ghafoer LSM Ganass dan LSM MAP H Sidik ke Bawaslu.

Laporan dimasukkan Chamim, pada Selasa (24/11), dan diterima Kepala Divisi Penindakan Bawaslu Sidoarjo Agung Nugroho SH. “Kita dapat info dari masyarakat, ada salah satu oknum penyelenggara Pilkada 2020 yang diduga tidak netral melakukan pengawasan Pilkada. Tapi malah mengawal Paslon nomor 2 untuk melakukan kunjungan ke lokasi puting beliung Klopo Sepuluh. Karena kita laporkan tindakan itu,” ungkap Chamim, sambil menunjukkan foto anggota Panwascam bersama Cabup Muhdlor Ali.

Menurut Chamim, mestinya sebagai salah satu unsur penyelenggara Pilkada, anggota Panwas Kecamatan, tidak boleh mengawal salah satu paslon untuk kegiatan pencitraan. “Anggota Panwas mestinya melakukan pengawasan secara adil. Jangan berat sebelah dan main dukung-mendukung,” papar Chamim lagi.

Chamim berharap, Bawaslu Sidoarjo menindak dengan tegas anggotanya di lapangan, jika terbukti berpihak kepada salah satu Paslon. “Kalau bisa dipecat dan diganti yang lebih profesional,” tutur Chamim. Sementara itu, selain melaporkan oknum Panwascam Sukodono yang dinilai tidak netral, LSG Ganas dan LSM MAP Sidoarjo, juga memasukkan laporan soal penggunaan media MPU sebagai sarana kampanye Paslon nomor 2.

“Pemasangan stiker one way di mobil MPU, bertentangan dengan UU Lalu lintas dan aturan Permenhub. Kita minta ditertibkan,” jelas Chamim. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Agung Nugraha Komisioner Bawaslu Sidoarjo membenarkan adanya dua laporan diatas dari LSM GANAS dan LSM MAP.

Bawaslu segera akan melakukan Pleno untuk menetukan apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya di Sukodono itu. “Kita akan melakukan pleno terkait laporan ini. Kalau memenuhi unsur, maka ada waktu 5 hari berproses sambil melihat aturan-aturan yang ada terkait aspek netralitas anggota. Hasilnya nanti, pasti akan kita umumkan ke media dan masyarakat secara terbuka,” papar Agung. (rin)