Gresik, (bisnissurabaya.com) – Dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Prasarana, Sarana danUtilitas Umum/PSU Rp 11 miliar di Perumnas Kota Baru Driyorejo/KBD Gresik mendapat sorotan. Karena itu, Korda MAKI Gresik, Mas’ud Hakim, M.Si, mendesak Kejaksaan Gresik segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Penegasan itu dikemukakan Korda Masyarakat Anti Korupsi Indonesia/MAKI, Gresik, Mas’ud Hakim, M.Si., kepada bisnissurabaya.com di Gresik Sabtu (21/11).

Menurut dia, setelah pemeriksaan yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap para pejabat Perumnas Gresik dan rekan kontraktor sebagai pemenang dalam pekerjaan revitalisasi, seharusnya sudah ada yang dijadikan tersangka, mengingat bukti di lapangan hasil pekerjaan proyek revitalisasi PSU yang tidak sesuai dengan kwalitas standart. Serta diduga adanya pengkondisian bagi pemenang tender.

Tentu, kata dia, hal itu tidak gratis untuk mendapatkan pekerjaan ini. Berbeda dari kondisi sebelumnya wilayah Kota Baru Driyorejo/KBD sudah mengalami perubahan, terutama penerangan jalan umum/PJU sudah menyala. Tidak seperti biasanya yang selalu gelap gulita. Sehingga membahayakan pengguna jalan di malam hari. Namun, hal ini dilakukan pihak Perumnas setelah adanya pemeriksaan oleh pihak kejaksaan terhadap pejabat Perumnas Gresik juga terhadap Kontraktor (rekanan pemenang) pekerjaan revitalisasi PSU di KBD.

Mas’ud menambahkan, sebenarnya sudah terang benderang adanya kerugian negara. Bukti di lapangan telah membuktikan bahwa kwalitas pekerjaan tidak sesuai dengan standart. Jika pihak kejaksaan masih ragu atas hal tersebut, pihak kejaksaan bisa ambil sampel pekerjaan dibawah ke lab untuk peroleh data, pihak kejaksaan juga bisa minta kepada pihak Perumnas untuk lakukan internal audit terhadap proyek revitalisasi PSU di KBD. Perlu diingat selama Perumnas yang nota bene perusahaan plat merah, jarang bahkan tidak pernah tersentuh hukum. Mas’ud, berharap dengan dipanggilnya para pejabat perumnas sebagai pintu masuk dalam penanganan korupsi di perumnas lainnya.

Sebenarnya, kata dia, masih banyak persoalan di perumnas yang berkaitan dengan hukum.

“Saya harap kejaksaan memberikan kepastian hukum, terutama hasil pemeriksaan terhadap pejabat perumnas dan kontraktor perlu dirilis, agar masyarakat tahu atas perkembangan kasus ini,” ujar Mas’ud. Ia mengharap kasus ini tidak menjadi masuk angin. Jika ini terbukti dirinya berjanji akan melimpahkan masalah ini ke Kejati Jatim. (bw)