Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Perkembangan penyidikan kasus dugaan penyelewengan pengadaan seragam ASN di Pemkab Sidoarjo dipertanyakan anggota DPR RI. Selain itu, masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD selama 4 tahun berturut-turut untuk menjadi perhatian khusus.

Penegasan itu dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI, H Rahmat Muhajirin, saat menemui Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumardji, Jumat (20/11). Kali ini Rahmat Muhajirin, dari Fraksi Gerindra menanyakan kedua hal tersebut.

“Saya selaku anggota DPR RI sesuai UU memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran negara dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan,” kata Rahmat Muhajirin, yang anggota DPR RI Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo).

Kepada Kapolresta Kombes Pol Sumardji, Rahmat Muhajirin, menanyakan masalah laporan adanya dugaan penyelewengan penggunaan APBD sebesar Rp 11 miliar untuk pengadaan seragam ASN Pemkab Sidoarjo sejauh mana penanganannya. “Saya mendapat jawaban dari Kapolresta bahwa polisi masih melakukan penyelidikan masalah tersebut. Namun, untuk pengadaan baju olahraga ASN sudah clear,” jelas Rahmat Muhajirin.

Dirinya selaku anggota Komisi III sebagai mitra penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi kinerja. Khususnya di daerah pemilihannya dalam tugas kundapil. “Kami melakukan supervisi ini untuk mengetahui bagaimana progres pengusutan yang dilakukan kepolisian, kami akan kawal masalah ini hingga tuntas,” tegasnya.

Selain itu, tambah Rahmat, dalam kundapil ini, dirinya juga membahas soal Silpa APBD Sidoarjo yang cukup besar selama 4 tahun berturut-turut. “Ini ada apa kok anggaran tidak bisa diserap dengan baik. Padahal, sudah direncanakan setahun sebelumnya. Silpa setiap tahun sudah menembus angka Rp 1 triliun. Padahal APBD Sidoarjo sebesar Rp 5 triliun, jadi yang tidak diserap sekitar 20 persen,” ujar Rahmat Muhajirin, didepan Kapolresta Kombes Pol Sumardji, dan pejabat Polresta Sidoarjo.

Menurut Rahmat, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Ini tentu ada yang tidak beres dalam penggunaannya. “Kami mendorong aparat penegak hukum untuk aktive mengawasi penggunaan anggaran negara. Kalau memang ada kejanggalan dalam penempatan dan penggunaannya harus berani masuk mengingatkan dan mengusut,” jelasnya.

Menurut dia, besarnya anggaran yang tidak terserap tersebut, menandakan pembangunan di Sidoarjo tidak dilaksanakan dengan baik dan ini merugikan warga Sidoarjo karena tidak bisa menerima manfaat dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan ke pemkab.

“Kondisi pembangunan Sidoarjo sangat jauh dengan Surabaya. Masyarakat Sidoarjo tidak memiliki kebanggaan. Begitu keluar kota Surabaya masuk Sidoarjo, sangat jomplang,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi Silpa yang tinggi setiap tahun harus diakhiri pada 2021. Semua OPD harus berani menyerap anggaran sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Kalau perlu minta pendampingan APH (Aparat Penegak Hukum) jika khawatir ada penyimpangan aturan. “Intinya sudah saatnya kita kurangi Silpa tinggi. Kasihan rakyat Sidoarjo yang tidak bisa menikmati pembangunan. Jalan rusak dibiarkan, sungai dangkal mengakibatkan banjir,” ujarnya. (rin)