Harapan Pemkab Ngawi, Aturan Cukai Dipatuhi Pedagang Rokok

19

Ngawi, (bisnissurabaya.com) – Cukai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU No 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, dengan dasar hukum  UU RI tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, PP RI no 55/1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Bea Cukai.

Karakteristik  cukai yang dijelaskan diantaranya, Etil Alkohol atau etanol cukai dipungut per liter dengan cara pembayaran oleh pabrik kepada rekening negara. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan A kadar alkohol kurang dari 5 persen melalui pembayaran cukai, golongan B kadar alkohol 5 persen – 20 persen pelekatan pita cukai, golongan C kadar alkohol lebih dari 20 persen pelekatan pita cukai, hasil tembakau, dan kantong plastik tarif cukai kantong plastik Rp 30.000/kg atau Rp200/lembar.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Ngawi, Aries Dewanto,SE, Senin (16/11), mengatakan, terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)  ini dilakukan sosialisasi pada beberapa kecamatan setiap tahunnya. Ia menyampaikan, bagian administrasi setda mengadakan sosialisasi cukai salah satunya narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bae dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, Kejaksaan Negeri Ngawi, Polres Ngawi dan diberbagai sosialisasi diberbagai tempat berbeda pelaku narasumber tetapi dari instansi yang sama, untuk penjelasan materi.

Aries menjelaskan, perkara ketentuan pidana bagi yang melanggar peraturan cukai dengan mengedarkan atau menjual rokok ilegal tanpa memiliki pita cukai resmi. Pengenalan pita cukai antara lain lambang Negara Republik Indonesia.

Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran, atau teks “INDONESIA”, Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”, jumlah isi kemasan, jenis hasil tembakau, foil hologram dan khusus untuk golongan tertentu ditambahkan kode personalisasi pada pita cukainya. Pengenalan hasil tembakau ilegal yaitu tidak dilekati pita cukai/rokok polos, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, dilekati pita cukai tetapi pita cukai milik pabrik lain dan pita cukai tidak sesuai.

Seperti disampaikan pemateri ada empat ketentuan pidana yang didapat jika pengedaran rokok ilegal, salah satu dari beberapa pasal yang menangani tentang cukai yaitu Pasal 50 UU No. 39 Th. 2007 setiap orang yang tanpa izin memiliki NPPBKC menjalan kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai maka dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dengan berbagai tahap penanganan perkara pidana sudah dipastikan bahwa peredaran Rokok akan diawasi.

 

Jika dilihat akan lebih berat pidana yang akan diterima jika pengusaha rokok tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, jadi untuk apa harus menyalahi aturan jika itu akan merugikan diri sendiri apalagi Negara Republik Indonesia, maka jadilah Warga Negara Indonesia yang baik.

Aries menambahkan Industri Hasil Tembakau merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang kontrobusi signifikan pada penerimaan nasional. Terkait 5 program uu 39, program ttg cukai  perekonomian  mempunyai kewajiban sosialisasi, menurut perekonomian provinsi harus tatap muka.  Kami mengajukan kuota peserta sebanya 60 orang tiap sosialisasi satu kecamatan atau tiap kecamatan. Namun dari Provinsi menentukan 50 orang dalamsatu ruangan mengikuti protokol kesehatan.

Kami rubah anggaran tiap kecamatan mengambil  40 peserta untuk sosialisasi cukai dan ditempat terbuka. Awalnya 5 kecamatan karena peserta 60 jadi 40, kita tambah satu kecamatan, totalnya 6 kecamatan. Sosialisasi ini diperuntukan ada 3 hal,  satu pemangku kepentingan dari pemerintahan instansi berkewajiban memberikan sosialisasi, kedua pedagang rokok eceran dan ketiga masyarakat.

Harapannya peserta ini bisa menyampaikan informasi tentang cukai kepada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranannya haruslah diikuti oleh pemahaman yang baik oleh para pengusaha. Semoga dengan diadakanny’a sosialisasi mengenai ketentuan baru ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para pengusaha untuk dapat terus. (eko)