Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi 2020 kian dinamis. Sejumlah kampanye hitam (black campaign) mulai bermunculan. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Andang Subaharianto, mengatakan, kampanye hitam sebenarnya malah kurang efektif digunakan untuk kepentingan politik.

“Kampanye hitam kalau dipakai jualan sebenarnya tidak laku dan tidak strategis. Munculnya kampanye hitam bisa jadi juga karena ketidakpercayaan diri dalam berkompetisi secara sehat,” kata mantan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Jember (Unej) tersebut, di Banyuwangi Senin (16/11).

Andang berharap, dengan mulai munculnya kampanye hitam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi yang memiliki kewenangan bisa menertibkan. “Memang sudah seharusnya jangan pakai kampanye hitam. Apalagi, masyarakat Banyuwangi sudah bisa melihat secara jernih dan rasional. Sudah bukan waktunya lagi menggunakan kampanye hitam,” tambahnya.

“Terpenting masyarakat Banyuwangi telah berpikir secara jernih dan obyektif, sehingga kampanye hitam tidak laku untuk dijual,” tegas Andang. Ia mencontohkan, spanduk-spanduk yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan perempuan bisa disebut sebagai kampanye hitam. Namun kampanye hitam yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan perempuan itu justru malah tidak efektif.

“Karena banyak perempuan yang menjadi pemimpin. Ada Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang baru saja datang ke Banyuwangi juga seorang perempuan,” kata Andang.
Perempuan lainnya di Jatim yang menjadi pemimpin, sebut saja Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Bupati Jember Faida, dan banyak pemimpin perempuan lainnya. “Mantan Presiden Megawati juga perempuan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mendampingi dua Presiden, sehingga dengan fakta-fakta itu, telah menggugurkan tesis perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Sudah tidak musimnya lagi menempatkan perempuan hanya urusan domestik saja,” tegas Andang. (wir)