Malang, (bisnissurabaya.com)
Penandatanganan Nota Kesepakayan Antara DPRD dan Bupati Malang Terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 dilaksanakan pada Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang Kamis (5/11). Rapat paripurna ini dihadiri oleh Pjs. Bupati Malang, Sjaichul Ghulam, Plt. Ketua, Sodikul Amin, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, serta para undangan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Malang untuk 2021 telah disusun dengan memperhatikan seluruh kemampuan potensi daerah, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan. Dimana dalam tahapan proses perencanaan pembangunan ini menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up, yang diawali dengan penyelenggaraan musrenbang mulai dari desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Begitu juga rapat-rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kementerian/lembaga yang ada di pusat termasuk memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Malang dan hasil rapat kerja dengan DPRD serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sehingga dari proses tersebut telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan thema pembangunan: “Mewujudkan Kabupaten Malang yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”, dimana thema tersebut telah ditetapkan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakti bersama akan menjadi dasar untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat 30 November 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, menyatakan, bahwa Penyusunan APBD didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, sesuai dengan kebutuhan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Selain itu, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 ini terdapat perubahan yang mendasar terkait struktur APBD, khususnya pada struktur Belanja Daerah. Apabila pada 2020 dan tahun-tahun sebelumnya kita semua sudah banyak memahami bahwa Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Daerah terbagi menjadi, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 3.750.245.999.184,84 naik 1,21% dari pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan sebesar Rp 3.705.473.950.844,35 atau bertambah sebesar Rp 44.772.048.340,49 terutama karena bertambahnya target Pendapatan Asli Daerah/PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021.

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Namun,l demikian, berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi dari Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2020 Nomor: 188/16356/013.4/2020 perihal Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dibahas pada Tahun 2021. (Adv/yul)