Surabaya (bisnissurabaya.com) – Ribut-ribut soal spanduk banteng ketaton. Anggota Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat BBH-AR, Nanang Sutrisno, SH, Moestar Affandi, mendampingi Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Yaitu, terkait beredarnya spanduk di beberapa tempat yang berisi hasutan dan upaya adu domba partai politik atau kelompok masyarakat.

“Alat peraga kampanye semacam ini sangat berbahaya untuk keamanan, kedamaian dan kenyamanan Pilkada Surabaya. Harus ada tindakan tegas dari Bawaslu,” kata Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, kepada bisnissurabaya.com Jum’at (6/11).

Spanduk yang bertuliskan “Ojok Gelem Dibujuki, Eri-Armudji Duduk Risma. Paham? Banteng Ketaton Surabaya Siap Memenangkan Machfud Arifin – Mujiaman”. Dalam spanduk tersebut juga ada semacam keterangan pembuatnya yaitu “Banteng Ketaton Kota Surabaya” dengan logo kepala banteng.

“Kelompok pembuatnya menamakan diri “Banteng Ketaton Kota Surabaya”. Jelas hal ini ditujukan kepada fungsionaris, kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang memiliki logo kepala banteng dan sudah akrab di masyarakat menyebut kader dan simpatisan PDI Perjuangan sebagai “banteng-banteng”,” jelas alumni Bibit Unggul ini.

Achmad menyampaikan, pesan ini terkesan jelas ditujukan untuk mengadu domba dan menghasut antar kader banteng di akar rumput. Sehingga pada akhirnya bisa timbul gesekan yang bisa berakhir pada kekerasan.

Kelompok pembuatnya menyerukan ajakan dan kesiapan untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Machfud Arifin -Mujiaman. Itu artinya, mereka ini adalah pendukung paslon nomor urut 2 tersebut. Ada dua titik pemasangan spanduk bernada provokatif tersebut. Pertama dipasang di Posko Pemenangan di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo dan di Jalan Gunungsari.

“Tidak ada yang tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Termasuk yang terpasang di posko, sudah saya cek ke kader dan pengurus tidak ada yang tahu,” tambah Staff Ahli Ketua DPRD Surabaya ini.

Dugaan pelanggaran ini, dapat dikategorikan pelanggaran berat. Karenanya, dapat memiliki konsekuensi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Selain melaporkan kasus pemasangan spanduk konfrontatif, Tim BBH-AR DPC PDIP Surabaya, juga melaporkan dugaan pelanggaran jadwal pemilu oleh pasangan calon lawan, yaitu pasangan calon wali kota Mahfud Arifin dan Mujiaman. (nanang)