Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Semua kantor pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta nasional berlomba menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah secara corona. Bahkan, banyak kantor pemerintah yang melakukan layanan online. Misalnya BPJS Kesehatan, kantor pajak, kantor kecamatan serta lainnya.

Hal itu dimaksudkan untuk mencegah kerumunan massa dan meredam penyebaran covid-19. Seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Timur/Jatim 1 menerapkan layanan sistem online. Dengan begitu, para wajib pajak tidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak, dan cukup mengurus pajak dari rumah masing-masing. Mudahkan.

Layanan sistem online yang diterapkan seluruh Kantor Pajak di wilayah Surabaya sudah lama dilakukan sejak adanya Corona. Sekali lagi, penerapan sistem online ini bertujuan untuk mencegah adanya kerumunan massa pada satu kantor dan penularan Covid-19.

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim 1 yang menaungi seluruh kantor pajak di Surabaya sudah menerapkan layanan online, namun kantor ini tetap menerima pengurusan pajak layanan secara offline. “Layanan offline ini melayani para wajib pajak dengan mendatangi langsung ke kantor pajak, apabila mereka ada yang kebingungan maupun kesulitan dalam mengurus pajak secara online. Dengan catatan, sebelum datang ke kantor pajak para wajib pajak terlebih dahulu registrasi kedatangan secara online untuk menerima nomer antrian berdasarkan kuota jumlah pengunjung,” kata Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jatim 1, Budi Susanto, di Surabaya Jumat (23/10).

Hal itu dilakukan, kata Budi, karena selama pandemi ini jumlah pengunjung yang datang ke kantor pajak dibatasi hingga ada pengurangan 50 sampai 75 persen. Tujuannya untuk mengurangi penumpukan massa.

Sementara itu, untuk mencegah penularan Covid-19 seluruh wajib pajak maupun pegawai pajak yang akan memasuki kantor pajak wajib melakukan 3 M. Yakni, mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan petugas di depan pintu masuk, serta dilakukan cek suhu badan, menjaga jarak dan wajib memakai masker. Bahkan, satu bulan sekali seluruh pegawai pajak diwajibkan mengikuti rapid tes yang sudah disiapkan oleh kantor pajak. (bw)