Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP menggelar sidang pemeriksaan dua lembaga penyelenggara pemilu atas dugaan pelanggraan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP). Sidang dengan pihak teradu yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang dilaksanakan di ruang sidang Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/10)

Sesuai dengan berkas perkara No. 99 PKE-DKPP/X/2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyidang Bawaslu dan KPU Kota Surabaya di ruang sidang Bawaslu Jatim.

Sidang yang digelar setelah memerima pengaduan dari Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jawa Timur/Jatim terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketua DKPP, Prof Mochammad, mengatakan,

KIPP Jatim mengadukan Sembilan penyelenggara pemilu, yaitu empat orang Komisioner KPU Kota Surabaya dan lima orang Komisioner Bawaslu Kota Surabaya.

Isi dari pengaduan KIPP Jatim yaitu dugaan pelanggaran mekanisme prosedur/tata cara pelaksanaan verifikasi administraso oleh para Komisioner KPU Surabaya terhadap dukungan calon perseorangan.

Terutama pelaksanaan pengawasan melekat terkait persyaratan dan tata cara pencalonan Bapaslon perseorangan pada tahapan verifikasi administrasi. Maka data dukungan bermasalah dari bakal calon pasangan perseorangan sebanyak 8.157 dukungan lolos dalam pengawasan verifikasi administrasi.

Pihak DKPP akan melakukan pemeriksaan berkas perkara dan akan gelar sidang pleno seminggu ke depan. DKPP telah menyiapkam antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang dengan memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang. Jika peserta sidang mendapatkan hasil reaktif, maka mereka diwajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang. (feri/stv)