Ganass Prihatin Ada Oknum Anggota Dewan Minta Proyek PL

200

Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Assosiasi Kontraktor Umum Indoneaia (Askumindo) Sidoarjo mengungkap ada temuan oknum anggota dewan yang terhormat meminta-minta proyek Penunjukan Langsung (PL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Sidoarjo.

Menangapi adanya temuan dari Askumindo, LSM Ganass mengaku, prihatin atas hal tersebut. Berdasarkan tembusan surat dari Ketua Askumindo, Hadi Putranto, tertanggal 18 oktober, kami keluarga besar DPP LSM Ganass sangat prihatin, dan sepertinya wajib mengawal masalah ini sampai titik darah penghabisan.

‘’Sangat memalukan kalau benar berita tersebut, yang mana banyak oknum anggota dewan Sidoarjo yang terhormat, ternyata meminta-minta proyek PL pada Dinas PUPR,” kata Sekjend LSM Ganass, H Yusuf Sugiyanto, SH MH, saat dikonfirmasi, Senin (19/10). Ia menyatakan, berita tersebut tidak mungkin dikabarkan oleh seorang Hadi Putranto yang mana beliau adalah kontraktor senior dan juga ketua asosiasi kalau tidak ada data dan sumber yang jelas.

“Mudah-mudahan dengan munculnya berita ini banyak LSM terpanggil untuk ikut Unras demi Sidoarjo lebih baik,” tegas Sekjen LSM Ganass ini. Dalam surat Askumindo, yang diterima LSM Ganass menjelaskan, Mujiono selaku Plt Kabid Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR, Sidoarjo, mengeluh lantaran puluhan proyek-proyek PL diminta oleh oknum anggota DPRD Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua LSM GANASS, Chamim Putra Ghafoer, menambahkan, sangat ironis memang, sementara kontraktor kecil ngaplo gak dapat pekerjaan. Ternyata, puluhan proyek PL di PU Bina Marga sebagian besar telah diminta oleh oknum anggota DPRD Sidoarjo. Jika benar ada oknum meminta proyek, maka hal itu jalas melanggar pasal 3 undang undang No.31 tahun 1999 tentang pidana Korupsi dan melanggar UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 149.

‘’Kami tidak segan-segan mengerahkan massa untuk geruduk kantor DPRD Sidoarjo,” tutur Chamim. Berkut ini terkait  UU no 31 tahun 1999, pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 149, yang menyebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi : pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

“Sudah jelas dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tugas DPR. Fungsi DPR selain sebagai badan legislatif juga DPR sebagai lembaga kontrol. (pengawas) terhadap jalannya pemerintahan. Jangan malah minta-minta proyek ke Dinas,” tutup Chamim. (rin)