Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Puluhan warga korban lumpur Lapindo asal Desa Renokenongo yang kini menempati lahan kapling di Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis(15/10). Perwakilan warga yang didampingi Dimas SH selaku kuasa hukum, menanyakan kelanjutan pengurusan sertifikat tanah yang hingga sekarang belum juga tuntas.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana tindak lanjut BPN atas persoalan warga ini,” kata Dimas. Ia menambahkan, sebanyak 621 warga korban lumpur Lapindo asal Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengeluh karena lahan pengganti yang di tempati sebagai relokasi di Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, sejak 12 tahun terakhir tak bisa disertifikatkan. Baik tanah maupun bangunannya.

Hal ini dipicu karena lahan 10 hektar yang dibebaskan sejak 2009, seluas 3,2 hektar diantaranya masih berstatus Tanah Khas Desa (TKD). Dimas, menyebut, problem molornya pengurusan sertifikat tanah warga perumahan Renojoyo Porong karena notaris Rosida dan Sunarto selaku koordinator pembebasan tanah, berstatus terpidana.

“Keduanya tidak kooperatif membantu warga, karenanya sertifikatnya sulit untuk diproses,” jelasnya. Sementara, menurut Suriwahono, warga korban lumpur pemilik lahan yang di luar TKD dan belum mendapatkan sertifikat mengatakan, sulitnya warga menerima sertifikat ini karena sampai saat ini berkasnya masih tertahan di notaris Rosidah yang kini berada di lembaga pemasyarakatan.

Pada 2017, ratusan warga Perum Renojoyo Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, mendatangi aula kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Mereka menemui petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), notaris Rosidah, bersama koordinator pembebasan lahan, Sunarto dan Ketua REI yang membangun Perum Renojoyo.

Selain hendak melengkapi berkas pengurusan sertifikasi tanah, ratusan warga korban lumpur Lapindo itu juga mengajukan pemecahan lahan seluas 10 hektare dari atas nama Sunarto, menjadi atas nama mereka masing-masing.

Sedangkan warga yang tanah dan rumahnya berada di atas Tanah Kas Desa (TKD) masih belum bisa mengajukan proses sertifikat tersebut.
Pasalnya, tanah seluas 2,8 hektare tersebut statusnya masih bermasalah hukum.

Untuk masalah tanah TKD, Kades Kedungsolo Edy Wahyu, mengatakan, sertifikat tanah TKD yang saat ini di tempati warga sudah diusulkan ke bupati untuk dihapus dari asset desa dan diganti menjadi tanah pemukiman yang di tempati warga. (rin)