Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ditetapkannya Undang-undang/UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI memunculkan pro dan kontra. Ada yang setuju, namun, ada pula yang menolaknya dengan menggelar demo diberbagai daerah. Karena itu, jika ada yang tidak setuju dengan UU ini, masyarakat dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi/MK.

UU Cipta Kerja telah ditetapkan DPR RI beberapa waktu lalu. Ditetapkannya UU ini memunculkan sikap pro dan kontra bagi masyarakat. Baik yang setuju maupun yang tidak dengan peraturan baru ini. Bahkan, tak sedikit yang menolak penetapan UU ini dengan melakukan aksi demo besar-besaran di berbagai kota di Indonesia.

Pengamat hukum, Maharizal, mengatakan, apabila masyarakat tidak setuju dengan UU ini, mereka dapat mengajukan judicial review atau uji materi ke MK. Dengan begitu, hakim dari MK dapat mempelajari dan memutuskan suara masyarakat yang keberatan atas UU tersebut. Sementara, pokok materi yang diajukan ke MK diantaranya terkait pencabutan UU Cipta Kerja yang dirasa masyarakat tidak sesuai dengan kondisi sosial di Indonesia. (agung/stv)