Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri/ Kadin Surabaya, Jamhadi, minta kepada masyarakat luas supaya membaca Undang-undang/UU Cipta Kerja secara utuh dan tidak dipangkas, dalam menyikapi polemik penetapan UU baru ini. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi tahu maksud dari penyempurnaan UU Omnibus Law.

Ditetapkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu, menimbulkan polemik maupun pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang menolak di berlakukannya UU ini. Namun, banyak pula yang setuju. Karena itu, Jamhadi, meminta masyarakat luas supaya membaca UU Cipta Kerja secara utuh dan tidak setengah-setengah ketika menafsirkannya, dalam menyikapi polemik penetapan UU baru ini. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi tahu, maksud dari penyempurnaan UU Omnibus Law yang ditetapkan oleh DPR RI kemarin.

Menurut Jamhadi, UU Cipta Kerja ini menyempurnakan dan meringkas UU yang jumlahnya 79 menjadi satu saja. Tujuan utamanya, ialah Indonesia ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di saat pandemi sekarang ini. Selain itu, pemerintah ingin mempermudah semua pihak. Diantaranya dari dunia usaha. Sehingga, pemerintah ingin memberikan perizinan usaha yang mudah dan memangkas mata rantai birokrasi maupun pontensi korupsi. Dengan begitu, para pekerja akan dapat mencari lapangan kerja seluas-luasnya.

Sementara itu, terkait adanya anggapan jika dalam peraturan UU Cipta Kerja ini akan menghapus beberapa hak dari para pekerja, Jamhadi, menyikapinya hal tersebut tidak akan terjadi. Lantaran dirinya melihat banyak masyarakat yang berkomentar tersebut, dikarenakan belum membaca UU ini secara utuh. Karena, menurut Jamhadi, faktanya dalam UU Cipta Kerja ini pemerintah tidak akan memotong hak-hak dari para pekerja. (agung/stv)