Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Pandemi Covid ikut berdampak pada tahapan Pilkada di Jawa Timur. DPR RI mendapati keluhan krisis rekruitmen petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemugutan Suara (PTPS). Menjelang akhir rukritmen, hingga 14 Oktober besok, KPPS dan PTPS yang terjaring baru sekitar 35 persen. Pemicunya, harus melampirkan rapid test dan batasan umur maksimal 55 tahun.

Keluhan krisis KPPS dan PTPS ini terungkap ketika rombongan Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPUD dan Bawaslu di Tapal Kuda
(Jember, Banyuwangi, Situbondo) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Senin(12/10) sore. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, mengatakan dari laporan KPUD Jatim, rekruitmen KPPS dan PTPS terganjal aturan protokol pandemi. Salah satunya, batasan umur maksimal 55 tahun dan minimal 25 tahun. Lalu, wajib melampirkan hasil rapid test. “Jadi, ketika rapid test, tidak semua mau dicoblos dengan jarum. Sehingga, batal mendaftar menjadi KPPS dan PTPS.

Lalu, batasan umurnya juga,” kata Arif. Terkait kondisi ini, pihaknya akan mencarikan solusi dengan menggelar raker bersama Kemendagri dan KPU. Sebab, lanjut dia, pilkada harus tetap berjalan meski ditengah pandemic Covid. Apalagi, di beberapa negara, meski dilanda Covid, proses demokrasi tetap berjalan. Ditambahkan, Covid berkaitan dengan ketakutan masyarakat. Fenomena ini, lanjut dia, menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pilkada.

Misalnya, penyelenggaraan pilkada harus memastikan pengadaan alat pelindung diri (APD) dan penggunaannya. “ Soal sosialisasi pilkada juga harus diperhatikan. Jika biasanya dengan tatap muka, sekarang harus daring. Semua tergantung kebiasaan,” jelas politisi PDIP ini. Pihaknya berharap, meski pandemi, tahapan pilkada dan sarana pendukung bisa berjalan sesuai tahapan. Sehingga, proses pilkada berjalan sesuai target,
jujur dan adil. (wir)