Saiful Ghulam : ASN Bebas dari Pengaruh dan Intervensi

16

Malang, (bisnissurabaya.com) – Mengawali tugas pertamanya Pjs Bupati Malang, KH Drs Saiful Ghulam MM, membuka kegiatan netralitas ASN dalam pilkada 2020 di Pendopo Peringgitan Malang Senin (28/9). Mengutip UU nomor 5 tahun 2014 KH Drs Saiful Ghulam, menegaskan seperti yang tertuang pada pasal 8 dan pasal 9 Ayat  (1,2) Undang-undang.

“Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” katanya.

Selain itu, juga terdapat pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN yang menyatakan bahwa, dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik/good governance.

Disiplin ASN adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yakni terlibat secara langsung menyediakan tempat atau memberikan dukungan yang bersifat keberpihakan yang menguntungkan salah satu paslon.

 “Saya mengapresiasi kegiatan hari ini karena sesuai juga dengan instruksi Gubernur pada saat saya dilantik yang dimana Gubernur menyatakan mewanti-wanti jaga netralitas ASN dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat,’’ tambahnya.

Dalam sesi selanjutnya George da silva selaku narasumber dari Bawaslu menjelaskan tentang kampanye yang dilarang, yakni melakukan kampanye yang bersifat mengadu domba parpol, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat.

“Black campaign gambar komunikator tidak jelas bersifat tidak benar serta mengada-ada tujuan menghancurkan karakter seseorang, biasanya kampanye hitam atau kampanye busuk kepada publik di lakukan secara langsung ataupun lewat media massa atau media sosial,” tutur george da silva.

George da silva mengutip, ancaman pidana UU Nomor 10/2016, pasal 187 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU dipidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan denda paling sedikit Rp 100.000 paling banyak satu juta’. (yuli/giar)