Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Menjelang penetapan dan pengundian nomor calon bupati/cabup dan cawabup Banyuwangi tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi mengirimkan imbauan ke KPUD setempat dan tim kampanye bakal pasangan calon/paslon. Langkah ini sebagai upaya pencegahan/ lantaran semakin tingginya jumlah warga yang terpapar Covid-19.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid, mengatakan, ada enam poin himbauan yang disampaikan ke KPUD, dan lima poin pencegahan kepada para bakal paslon. “Sesuai regulasi yang ada, seperti UU No. 6 tahun 2018 dan UU No. 6 tahun 2020, kami mengimbau kepada KPU Banyuwangi agar memastikan seluruh persyaratan bakal calon telah terpenuhi, serta melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati. Ini dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19,” kata Hasyim, Selasa (22/9) siang.

Hasyim menambahkan, pihaknya meminta KPUD memperhatikan pembatasan jumlah peserta  di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar di luar ruangan, serta tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan tersebut. Seperti ASN, TNI/POLRI dan memastikan bakal paslon  tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara, untuk bakal paslon, Bawaslu Bayuwangi mengimbau mengikuti protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama kegiatan tersebut, serta mematuhi dan tidak melanggar aturan penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, tidak melibatkan massa dengan pembatasan jumlah orang, baik dalam ruangan dan luar ruangan. Sehingga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bawaslu juga meminta masing – masing bakal paslon tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati. Diantaranya, ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas negara selama kegiatan berlangsung. Pihaknya  juga mengimbau semua pihak ikut menjamin kondusivitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar selama proses penetapan paslon dan pengundian nomor urut pasloj, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP dan Satgas/Gugus Tugas Covid-19 untuk tindaklanjut seperti diatur didalam UU yang berlaku,”  pungkas mantan jurnalis ini. (wir)