Malang, (bisnissurabaya.com)
Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang cukai serta upaya untuk menggempur rokok ilegal di Kabupaten Malang, Dinas Kominfo bersama Kantor Bea Cukai Malang mengadakan sosialisasi pada hari
Senin 14 September 2020 tentang barang kena cukai hasil tembakau di Hotel Ollino Garden Malang. Kegiatan ini dihadiri Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Kepala Bea Cukai Malang, Latief Helmi, Kepala Dinas Kominfo Aniswaty Aziz, SE, M. Si.

Acara dibuka Sekda Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat, M. M., Mewakili Bupati Malang. Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Sekda dikatakan bahwa semakin besar hasil cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah, maka akan mendapat pembagian DBHCT yang lebih besar pula. Disampaikan pula oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Malang, Latif Helmi, menjelaskan, bahwa gempur rokok ilegal bersifat kesemestaan, yang membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.
Hal itu, Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz, SE, M. Si. Dalam laporannya menyatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada rekan – rekan wartawan tentang apa yang dimaksud dengan cukai/ cukai rokok serta jenis – jenis penyalahgunaannya. Selain itu, diharapkan rekan – rekan wartawan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat melalui medianya masing – masing. Sehingga peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang dapat ditekan.

Nara sumber dalam acara ini adalah Surjaningsih atau yang akrab dipanggil Yani, selaku Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang. Dijelaskan, definisi cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang – undang. Karena mempunyai karateristik tertentu. Karena itu, konsumsinya harus dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Contoh, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan. Bidang cukai juga mengawasi produksi dan peredaran barang kena cukai, serta menghimpun penerimaan cukai, pajak rokok, PPN hasil tembakau. Sedang bidang kepabean yang mengawasi lalu-lintas barang ekspor dan impor serta menghimpun penerimaan bea masuk, bea keluar, dan pajak – pajak dalam rangka impor.

Dasar hukum cukai yaitu UU No 39 tahun 2007 tentang : perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Perbedaan UU No 39 Tahun 2007 dengan UU No 11 tahun 1995 yaitu dalam UU No 39 sudah disebutkan bahwa pemerintah akan memgembalikan sebagian dari pungutan negara tersebut yang disebut dengan dana bagi hasil cukai HT sebesar 2 persen yang diserahkan dari pusat ke Pemprov dan dari Pemprov yang akan membagi ke Kota dan Kabupaten. Perbedaan kedua yaitu pada UU sebelumnya sanksi pelanggaran cukainya sangat ringan jarang orang yang melanggar di penjara karena sangat ringan sanksinya.
Ana Sofia Anyati, Kasubag Perindustrian dan Perdagangan Setda Kabupaten Malang menerangkan bahwa di PMK 7 ada penambahan satu kegiatan. Yaitu, Pemda bersama Bea Cukai melakukan operasi sebagai suatu bentuk upaya pemberantasan masyarakat atau pelaku pelanggaran. Dan pada akhir kegiatan disampaikan lagi oleh Yani, bahwa sosialisasi ini adalah salah satu upaya dari Bea Cukai dan Dinas Kominfo Kabupaten Malang untuk menggempur rokok ilegal dengan memberikan pemahaman kepada para rekan – rekan wartawan agar bisa menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang segala kegiatan dan informasi Bea dan Cukai. Sehingga dari informasi tersebut masyarakat juga bisa memberikan informasi balik kepada media, apabila terdapat tempat – tempat produksi barang kena cukai ilegal di lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga dari media juga dapat membantu kinerja Bea dan Cukai Kabupaten Malang. (Adv/yul)