Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya berencana mengenakan uang sewa stand Hi-Tech Mall. Puluhan pedagang wadul ke komisi B DPRD Surabaya bidang perekonomian. Pedagang menolak rencana tersebut, lantara lebih dari satu tahun sejak beralihnya gedung Hitech Mall ke Pemkot Surabaya. Namun, tak kunjung ada proses perbaikan dan pemenuhan fasilitas yang memicu ketidak normalan berdagang di dalam gedung yang menjadi salah satu icon Surabaya.

Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya kembali melayangkan surat pemberitahuan akan diberlakukannya sewa bagi pedagang IT di Hitech Mall, yang sejak April 2019 lalu warga terus menolak lantaran polemik pengambil alihan Hitech Mall dari tangan swasta ke Pemkot Surabaya. Sebelumnya, ratusan pedagang ini menolak membayar sewa hingga gejolak pengelolahan gedung resmi diambil pemkot.

Namun, hingga saat ini, meski pengelolahan telah resmi sepenuhnya beralih ke tangan pemkot, tetapi, tak kunjung ada perubahan. Khususnya kelayakan fasilitas gedung. Seperti yang dijanjikan pemkot sebelumnya kepada pedagang, dimana saat semuanya beralih ke pemkot fasilitas secara bertahap akan kembali diwujudkan.

Fakta lapangan yang disebutkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Hitech Mall, Rudi Abdullah, mengatakan, rencana tersebut tak kunjung terealisasikan. Justru pemkot berencana akan menarik sewa stand selama periode April 2019, menolak hal ini. Karena itu, sejumlah perwakilan pedagang pun mengadu ke Komisi B bidang perekonomian DPRD Surabaya.

Rudi menambahkan, sejatinya Pemkot Surabaya bisa mengelola gedung tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Sehingga membuat pedagang harus menunggu kembali kejelasan atas nasib mereka yang berdagang didalam gedung tanpa fasilitas. Untuk itu, menurut dia, lebih baik gedung di kelola pemkot, sehingga seluruh fasilitas bisa dikembalikan lagi. Dan para pedagang bisa bekerja dengan normal, mengingat selama ini pedagang tidak bisa bekerja dengan normal. (stady/stv)