Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Mendekati proses tahapan pilkada serentak, masih menyisakan kekhawatiran sejumlah kalangan. Diantaranya, kekhawatiran munculnya kluster baru penyebaran covid-19. Terutama, saat kampanye paslon dengan mengundang kerumunan massa. Meski tak ada aturan pelarangan, KPU sebagai penyelenggara pemilu menghimbau paslon untuk membentuk tim satgas covid, serta membatasi jumlah massa saat menggelar pertemuan termasuk dengan pendukungnya.

Mendekati pelaksanaan pilkada serentak dan dimulainya proses tahapan pilkada, ternyata masih menyisakan kekhawatiran berbagai kalangan akan penyebaran covid-19. Salah satunya, munculnya kluster baru saat pelaksanaan kegiatan kampanye yang umumnya dilakukan dengan pengumpulan massa.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam, mengatakan, tahun ini, rencananya pelaksanaan kampanye akan dimulai mulai 26 September hingga 25 November. Disamping itu, penyebaran covid-19 belum menunjukkan penurunan signifikan, karena hingga saat ini masih ditemukan kasus positif covid-19.

Meski tak ada aturan yang menegaskan pelarangan terkait kampanye dan pengumpulan massa di tengah pandemi covid-19, sebagai penyelenggara pesta demokrasi, KPU Jawa timur menghimbau para paslon untuk tidak melakukan pengerahan massa termasuk membatasi jumlah pertemuan dengan pendukungya di setiap kegiatan.

Selain itu, pihak penyelenggara juga memberikan himbauan kepada paslon untuk membuat tim satgas covid-19, untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

KPU Jatim juga akan menggandeng pihak terkait seperti bawaslu, satgas covid-19 dan TNI – POLRI untuk memantau kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Menertibkan para pelanggar, terutama saat dalam kegiatan kampanye, serta tahapan pilkada yang berpotensi mengundang kerumunan massa. (stady/stv)