Gresik, (bisnissurabaya.com) – Warga Perumahan Kota Baru Driyorejo/KBD masih menemui jalan terjal. Sebab, komitmen dan keseriusan pihak perumnas atas penyerahan Prasarana dan Sarana Umum/PSU kepada Pemda Gresik, belum tuntas. Masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi, meskipun perumnas sudah menggelontorkan dana Rp 11 miliar dalam proyek revitalisasi PSU. Namun, belum menuntaskan masalah.

Penegasan itu dikemukakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia/MAKI Gresik, Mas’ud Hakim, M.Si., kepada bisnissurabaya.com di Gresik Kamis (27/8). Terkait status penyerahan dan tanggung jawab terhadap PSU yang belum jelas, dia menyebut, sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat/warga Perumahan KBD. Seperti, kondisi penerangan jalan umum/PJU mati

Menurut dia, sàat malam hari, drainase banyak yang rusak dan banyaknya fasilitas umum/Fasum yang beralih fungsi. Serta terbengkalainya penyediaan fasilitas lahan makam. ‘’Warga Perumahan KBD sudah berupaya mediasi dengan pihak perumnas atas haknya. Yaitu, tersedianya PSU yang sesuai dengan site plan. Tapi pihak perumnas hanya memberikan janji kepada warga sampai saat ini belum terwujud,’’ kata Mas’ud, yang juga Direktur Partisipasi Akar Rumput/PiAR ini.

Berdasar keterangan dari seorang pejabat perumnas, kata dia, PSU KBD sudah diserahkan ke pihak Pemda Gresik dan penyerahan itu dilaksanakan pada November 2019. ‘’Jika keterangan yang disampaikan itu benar, berarti pihak Pemda Gresik seharusnya yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan PSU di Perumahan KBD karena itu sudah menjadi kewenangannya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kondisi PSU ditelantarkan pihak perumnas maupun Pemda Gresik,’’ kilahnya.

Dengan kondisi ini, Mas’ud, mensinyalir dugaan adanya kongkalikong/persekongkolan dalam proses penyerahan PSU antara pihak perumnas dengan Pemda Gresik. ‘’Aroma tidak sedap itu tentu beralasan karena sampai saat ini PSU di KBD masih bermasalah, serta adanya pengalihan fungsi lahan yang dilakukan pihak perumnas maupun Pemda Gresik,’’ ujarnya.

Ia menyatakan, warga Perumahan KBD mengharap kepada pihak perumnas segera menyelesaikan permasalahan ini, mengingat sudah lama warga mengupayakan agar PSU dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jika hal ini tidak direspon, pihak perumnas maka warga akan melakukan upaya hukum. Yaitu, dengan mengajukan gugatan ataupun class action yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (nanang)