Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Jatim terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Jatim melalui bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Angka kemiskinan di tengah pandemi covid-19 ini mengalami peningkatan dari 10 persen menjadi 11 persen.

Setelah empat hari lalu Pemerintah Provinsi Jatim menyelenggarakan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial non tunai program keluarga harapan atau PKH, giliran rekonsiliasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD digelar di Surabaya. Diikuti 145 pendamping desa dan 30 Kepala Dinas PMD se-Jatim, Gubernur Jatim, Khofifah, menegaskan, hal ini penting dilakukan agar seluruh bantuan sosial dari pemerintah tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Apalagi data dari BPS menunjukkan adanya peningkatan angka kemiskinan di Jatim di tengah pandemi covid-19, naik 11 persen dibanding sebelum pandemi yang hanya 10 persen. Alokasi dana desa tahun ini mencapai Rp 7,5 triliun untuk 7.724 desa.

Untuk realisasinya, sampai 24 Agustus kemarin dana desa telah tersalurkan Rp 5,9 triliun atau 78 persen. Dalam rangka pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19, dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga miskin selama 6 bulan dengan rincian 3 bulan pertama mendapatkan 600 ribu rupiah dan 3 bulan kedua mendapat Rp 300.000.

Keluarga yang telah menerima manfaat BLT sebanyak 863.000 keluarga. Dua kabupaten yang sudah tersalurkan seratus persen adalah Kabupaten Madiun dan Tulungagung. Khofifah berharap, dengan adanya bantuan BLT DD terutama sebesar 31 persen yang diperuntukkan bagi kepala keluarga perempuan, serta penguatan UMKM dan pedagang, nantinya dapat menggerakkan perekonomian di pedesaan. (feri/stv)