Covid dan Momentum Kemerdekaan Desa

21

Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – MERDEKA, kata yang selalu kita dengar ketika memasuki bulan Agustus. Merdeka berarti bebas. Bisa memilih, menentukan nasib sendiri. Merdeka, kata Proklamator RI Bung Karno,  menjadi jembatan emas mencapai cita-cita bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Semangat itu yang selalu digaungkan para pendahulu bangsa. Pertanyaannya, sudah makmurkah kita, khususnya masyarakat desa.

Usia kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun. Cukup dewasa. Usia matang bagi seorang manusia.  Di usia seperti ini, idealnya manusia akan menikmati hasil jerih payahnya berpuluh-puluh tahun. Menikmati pensiun, hidup enak, tabungan melimpah.  Celakanya, di usia kemerdekaan ke-75 ini, cobaan datang. Pandemi Covid-19 menyerang. Tak hanya Indonesia, dunia ikut berduka. Pandemi meluluhlantakkan ekonomi dunia, bahkan negara-negara maju.  Indonesia yang masih berkembang ikut terdampak. Sebuah cobaan berat, seberat penjajahan Belanda dan Jepang. Zaman Belanda, rakyat tertindas, kerja rodi, tanam paksa. Pun zaman Jepang, makin kejam perlakuannya. Mirip ancaman Covid saat ini. Rakyat menderita, tak bebas. Belanja dibatasi, sekolah terhenti. Keramaian dibubarkan. Semua wajib bermasker, tidak bisa berekspresi di manapun. Cobaan makin berat dengan lambannya ekonomi. Mal tutup, pasar tak ramai, perdagangan sepi. Kota nyaris mati akibat lock down, mirip ketika Belanda dan Jepang menerapkan jam malam. Masyarakat terkekang. Rasanya kembali “terjajah”.

Namun, masih ada kabar gembira. Di tengah pandemi, ada peluang untuk merdeka. Ketika ekonomi di kota sepi, melambat, semangat kemerdekaan harus tetap berkobar. Jangan menyerah, tetap semangat. Seperti para pendahulu bangsa, terus berjuang, mencari jalan keluar dari penjajahan. Saat di kota “terjepit”, perjuangan beralih ke desa. Taktik gerilya, blusukan dari hutan ke hutan. Sejarah mencatat, perjuangan gerilya membuat penjajah terusik. Sebut saja perjuangan Jenderal Besar Soedirman. Gerilya, menjadikan Belanda kocar-kacir. Akhirnya, Indonesia merdeka.

Di masa “penjajahan” Covid, desa kembali menjadi tumpuan terakhir. Kenapa ? Desa adalah pusatnya sumber daya alam di negeri ini. Seluruh bahan sembako diproduksi dari desa. Ketika kran impor terhenti karena Covid, desa menopang kebutuhan pokok masyarakat. Sebut saja bawang merah. Saat normal, ketika kran impor terbuka, bawang merah petani  bersaing ketat dengan produk impor. Thailand dan Vietnam salah satunya. Imbasnya, harga tak terkontrol. Panen raya, harga selalu anjlok. Petani menjerit, kesulitan mengembalikan modal tanam. Alih-alih merasakan untung, kembali modal saja sudah bagus. Tenaga, waktu tak dihitung. Parahnya lagi, panen raya, produk petani sering tak laku. Jika laku, harganya sangat murah, tak realistis. Lagi-lagi, mereka belum “merdeka” dari harga. Petani hanya bisa pasrah. Dampaknya, desa tetap saja terpinggirkan. Tak dilirik.

Padahal, gerakan peduli desa ini pernah digaungkan era orde baru. Gubernur Jawa Timur Basofi Soedirman (1993-1998) salah satu sosok yang menelorkan ide gerakan kembali ke desa. Tujuannya satu, membangkitkan perekonomian desa. Beliau sadar, desa adalah soko guru ekonomi masyarakat terbawah, lalu berdampak nasional. Jika desa maju, kota akan ikut maju.

Gerakan membangun desa kembali digaungkan Presiden Jokowi. Terpilih tahun 2014, Jokowi membuat jargon membangun dari pinggiran. Berarti desa. Membangun dari desa  dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Implementasinya, pemerintah pusat memberikan anggaran langsung ke desa. Bentuknya, Dana Desa. Nilainya prestisius. Satu desa bisa mendapatkan hingga Rp 900 juta. Dana yang cukup besar bagi sebuah desa. Kucuran dana desa membuat desa menjadi “seksi”. Banyak yang melirik. Pemilihan kepala desa selalu dibanjiri kontestan. Bahkan, ada yang sampai 10 calon pendaftar dalam satu desa. Ini membuktikan, desa punya potensi besar untuk maju. Selain sumber alam, dukungan dana juga besar. Belum lagi, dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten. Bentuknya, Alokasi Dana Desa (ADD). Nilainya juga tak sedikit. Rata-rata, di atas Rp 800 juta, ada yang tembus hingga Rp 1 miliar.  Jika ditotal, anggaran yang dikelola desa melebihi Rp 1,5 miliar per tahun. Bahkan, ada yang mencapai Rp 2 miliar lebih.

            Menilik fakta ini, seharusnya desa bisa “merdeka” dari anggaran. Artinya, tak kebingungan mencari dana untuk membangun. Baik infrastruktur dan sumberdaya manusia. Tak ada alasan untuk mengeluh. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diterima seharusnya menjadi amunisi untuk meraih kemerdekaan. Merdeka infrastruktur, merdeka pembangunan SDM-nya. Karena, anggaran desa tak seluruhnya untuk infrastruktur. Ada pos untuk pembangunan SDM. Pembangunan SDM berarti membuat masyarakat desa mandiri. Caranya, anggaran digunakan untuk pemberdayaan. Pos pemberdayaan ini diatur dalam pasal 87 dan pasal 88 Undang-Undang Desa. Desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan, BUMDes bisa membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini mirip perbankan di tingkat desa, bisa dibina Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran BUMDes sangat vital bagi pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini bisa menjadi kendaraan perjuangan untuk memerdekaan perekonomian desa. Misalnya, BUMDes bisa menjadi off taker dari produk pertanian  atau membina Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang subur di desa. Selama ini, petani dan pelaku UMKM di desa terganjal pasar. Panen raya, harga anjlok. Tergantung tengkulak, pemodal besar. Petani tak punya kuasa. Masih terjajah. Harga murah atau mahal, tergantung pemodal.  Pun dengan UMKM. Mereka juga terkendala pasar. Kalah dengan produk pabrikan besar. Padahal, rasa produk UMKM desa tak kalah dengan pabrik. Hanya kalah di kemasan. Pasarnya terbatas. Hanya sekitar kecamatan. Maksimal lintas kabupaten. Meski ada pasar online, penjualannya belum bisa diandalkan. Karena produknya belum digarap maksimal, tampilannya kurang. Prosesnya tradisional akibat minim modal. Kondisi ini sejatinya menjadi pekerjaan rumah dari desa. Dengan anggaran besar, desa harus mulai berbenah. Jeli menggarap potensi. Desa yang menjadi hulu potensi daerah, harus berpikir mengolahnya sampai ke hilir. Dari hulu, desa memetakan potensinya. Lalu, digarap, dimaksimalkan. Baik potensi alam, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Potensi alam, bisa dimanfaatkan menjadi destinasi wisata. Sumberdaya alam diolah menjadi produk unggulan. Sedangkan sumberdaya manusia, desa menggerakannya sesuai potensi. Para pemuda bisa diasah kreativitasnya membuat destinasi. Atau, membuat produk UMKM unggulan desa. Misalkan, desa melimpah dengan buah naga. Ketika panen raya, harga selalu anjlok. Sumberdaya desa bisa diajak membuat olahan buah naga. Bisa dodol, bahkan sirup buah naga. Tentunya, nilai jualnya lebih tinggi. Apalagi, dikemas modern. Lalu, menggunakan pasar online. Inovasi hulu ke hilir ini menjadi solusi memanfaatkan potensi desa, selanjutnya berdampak pada ekonomi desa. Desa juga bisa mengajak pihak keitga. Misalnya, investor melalui CSR. Investor bisa menyalurkan CSR dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan produk unggulan.  Jika digarap maksimal, desa mau berjuang, inovasi ini menjadi modal “kemerdekaan” desa. Merdeka secara ekonomi. Bayangkan, jika setiap desa mau dan mampu menggarap potensi yang dimiliki. Setiap desa akan maju, mandiri. Tak perlu takut bersaing dengan produk impor. Apalagi, permainan pemodal. Dengan inovasi, desa bisa menjadi penentu harga. Sebab, proses dari hulu hingga hilir sepenuhnya dikuasai desa. Pemodal tak bisa ikut-ikutan. Proses ini bisa sukses dengan pasar online. BUMDes juga bisa memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk solusi modal UMKM. Kredit bunga ringan, tanpa agunan. Jika LKM dikelola desa, potensi macet kecil. Karena, desa bisa memantau langsung warganya penerima LKM. Rasa sungkan, tepo seliro akan membuat warga desa giat mengembalikan kredit modal. LKM akan tumbuh subur.

Musim pandemi Covid, sejatinya membawa positif bagi desa. Produk desa bisa laku, tak ada saingan impor. Mal dan pasar juga sepi. Kondisi ini menjadi peluang desa untuk membangun ekonomi. Memanfaatkan online, pasarkan produk desa. Syaratnya, desa dengan segala sumberdayanya mau bersatu, berjuang bersama. Jika itu terjadi, desa akan mandiri. Ekonomi Marhaen, membela wong cilik seperti filosofi Bung Karno akan terwujud. Jika ekonomi desa kokoh, negara akan kokoh. Memang tidak mudah. Dibutuhkan perjuangan, seperti para pahlawan. Namun, dengan gotong rotong, pantang menyerah, kemerdekaan desa ini bisa dicapi dengan mudah. Satu syaratnya, ada kemauan dan komitmen.  Jayalah desaku, jayalah negeriku. Merdeka!!. (Budi Wiriyanto)