Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Disoal Peraturan Tata Tertib/Tatib DPRD Kabupaten Sidoarjo nomor 1/2019, tentang perubahan atas peraturan DPRD Sidoarjo no 1/2018 tentang tata tertib DPRD Sidoarjo yang terdapat kesalahan mendapatkan sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM. Sorotan itu dilontarkan Fatihul Faizun, Direktur LSM PUSAKA (Pusat Studi Kebijakan Publik).

Menurut dia, pada Tatib DPRD nomor 1 tahun 2019, memang diatur adanya perubahan untuk Tatib DPRD Sidoarjo tahun 2018. Namun, anehnya perubahan itu tidak disebutkan adanya perubahan di pasal 2. Pasal 2 pada Tatib DPRD Sidoarjo itu disebutkan, DPRD Sidoarjo terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui Pemilu 2014.

Padahal mestinya, pasal 2 itu dirubah dengan anggota DPRD Sidoarjo terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui Pemilu 2019. “Kalau ditatib masih tertulis anggota hasil Pemilu tahun 2014, maka seluruh kinerja anggota dewan saat ini bisa bermasalah,” kata Faizun, kepada bisnissurabaya.com di Sidoarjo Kamis (13/8) kemarin.

Menurut Fatihul, akibat yang bisa timbul dari kesalahan Tatib tahun 2019 ini, adalah legalitas dari anggota dewan sendiri. Hal ini mengacu pada UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 398 (1), disebutkan Tatib DPRD kabupaten, paling sedikit memuat ketentuan tentang pengucapan sumpah janji, penetapan pimpinan, jenis penyelenggaraan rapat, fungsi wewenang dan tugas serta kewajiban lembaga.

Juga mengatur tentang pembentukan susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan. “Bisa jadi, kesalahan ini menjadikan produk hukum yang dihasilkan anggota dewan bermasalah, karena Tatib masih menyebutkan anggota dewan periode 2014,” kilah Faizun.

Sebagai langkah untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini, Faizun menyarankan, anggota dewan untuk segera melakukan konsultasi ke Provinsi Jatim atau Kemendagri. “Segera lakukan konsultasi, jangan sampai kesalahan Tatib ini dibiarkan dan menjadi persoalan besar dibelakang hari,” kata Faizun.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M.Kes, menjelaskan, masalah tahun anggota dewan di pasal 2 itu hanya masalah salah ketik saja. Karenanya, atas usulan Fraksi Gerindra untuk revisi Tatib No 1/2019 itu, DPRD sudah membuat panitia kerja/Panja yang membahas refisi Tatip dengan anggota terdiri dari tujuh fraksi terbagi secara proporsional.

Usman menambahkan, Ketua Panja nya Anang dari Fraksi Gerindra, dan akan ada perbaikan pada kesalahan ketik Tatib yang ada. (rin)