Gresik, (bisnissurabaya.com) – Prasarana dan Sarana Umum/PSU merupakan syarat utama yang harus dipenuhi pengembang perumahan sebelum diserahkan kepada pihak pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Pengembang Perumahan Kota Baru Driyorejo/KBD yang berada di wilayah Kabupaten Gresik dalam hal ini pihak Perumnas melakukan upaya perbaikan dalam penyediaan PSU tentunya sesuai dengan master plan di lingkungan KBD.

Penyediaan PSU di lingkungan KBD meliputi jalan, drainase, PJU, makam maupun ruang terbuka hijau, kegiatan proyek revitalisi atau perbaikan meliputi, jalan lingkungan, drainase dan PJU. Revitalisasi dilakukan pihak Perumnas sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen perumahan di lingkungan KBD.

Hal ini dilakukan karena masih banyak jalan-jalan di lingkungan yang rusak, tidak berfungsinya drainase dengan baik. Sehingga mengakibat banjir saat musim hujan. Ini dirasakan sebagian warga KBD. Begitu juga PJU disaat malam tidak berfungsi dengan baik karena sebagian mati. Bahkan pernah mati total. Sehingga dapat membahayakan keselamatan warga saat melewati jalan tersebut.

Langkah inventarisasi PSU dilakukan pihak Perumnas untuk memperoleh data, juga pembeayaan yang dibutuhkan dalam proyek revitalisasi tersebut. Berdasar informasi, bahwa dalam pelaksanaan proyek revitalisasi PSU pihak Perumnas menyediakan dana sebesar Rp 11 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan PSU yang ada di KBD.

Pelaksanaan proyek revitalisasi PSU dilakukan pada 2018. Pelaksana kegiatan pihak Perumnas sampai selesai dan diserahkan kepihak pemerintah Kabupaten Gresik tepatnya November 2019. Penyerahan dilakukan karena pihak Perumnas merasa sudah menyelesaikan kewajibannya memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah penyerahan PSU dilakukan masih ada permasalahan yang muncul di lingkungan KBD, seperti status peralihan PSU ke pihak Pemkab Gresik masih belum jelas. Seperti, penyediaan lahan makam bagi warga perumahan KBD, tidak adanya akses jalan menuju makam, belum berfungsi maksimal drainase dan juga PJU masih sering mati. Juga belum berfungsinya ruang terbuka hijau bagi masyarakat perumahan KBD.
Proyek revitalisasi PSU di KBD terkesan asal-asalan. Karena masih ada permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi warga perumahan KBD.

Berdasar pengamatan di lokasi dan informasi yang diperoleh, diduga dalam proyek revitalisasi PSU di KBD syarat dengan penyimpangan. Disini juga diduga ada potensi kerugian Negara, akibat kegiatan proyek revitalisasi.
Ada beberapa kegiatan dalam proyek revitalisasi yang menjadi sumber penyimpangan. Yaitu, perbaikan jalan, penyediaan PJU, ruang terbuka hijau.

Terkait hal itu, kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek revitalisasi dimohon pihak Perumnas melakukan internal audit dan hasilnya dipublikasikan ke publik sebagai bentuk transparansi. Jika tidak dilakukan oleh pihak Perumnas, pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kejaksaan atau kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan peyidikan terhadap pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh haknya sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. (Mas’ud Hakim., M.Si/Direktur PiAR)