Janji Politik SQ, Tinggal Janji?

59

Gresik, (bisnissurabaya.com)
Sumpah serapah keluar dari mulut seorang pemuda sambil memegang surat kabar. Raut wajah tampak kecewa dengan pandangan kosong, membuat orang disekitarnya merasa keheranan. Apa yang membuatnya jadi berubah setelah membaca surat kabar tersebut. Sudah tidak usah dipikir terlalu serius, nanti kalau sakit atau kesambet siapa yang rugi? ‘’Nikmati saja hidup ini dengan santai. Tidak usah mikir sing aneh-aneh,’’ kata temannya. ‘’Saya ini nggak mikir sing aneh-aneh “bro” cuma heran dengan pemberitaan di surat kabar harian pagi ini, karena isi berita dengan kondisi saat ini tidak sesuai apa yang diberitakan, ini sebuah kebohongan,’’ sahutnya seakan menghujat.
Saya jadi penasaran dengan berita koran tersebut. Tanpa pikir panjang saya ambil koran tersebut dan membaca berita yang jadi perhatian. Setelah membaca, membuat saya ingin sampaikan lewat tulisan apa yang menjadi kegusaran seorang pemuda tersebut. Yaitu, tulisan mengenal lebih dekat sosok pasangan Qosim-Alif, dalam sebuah harian di Jatim yang disajikan tentang keberhasilan pemerintahan Sambari-Qosim/SQ dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Gresik selama 10 tahun. Topik inilah membuat saya untuk menyampaikan pada public. Apakah sudah terpenuhi janji-janji politiknya saat berkuasa selama 10 tahun?
Politik janji, adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan janji politik mana saja yang aksesibel dikerjakan dengan kapasitas tersedia untuk memenuhi janji politik. Politik dan janji adalah dua hal yang saling berkaitan erat, tak terpisahkan. Bahkan, janji harus pula dipahami sebagai bagian yang melekat dalam sebuah rangkaian dari proses politik yang demokratis. Dalam perspektif demokrasi, politik tanpa janji tak patut disebut sebagai politik.
Karena, politik memang tidak pernah bebas dan steril dari janji. Janji adalah pernyataan niat yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas penerima tentang klaim perilaku masa lalu. Sekarang atau masa depan (M Burgess). Janji politik harus menjadi dasar dalam menyiapkan berbagai program. Janji politik adalah kerangka dan pilar-pilar programnya.
Jabatan politik adalah jabatan mulia. Karenanya, pantas dimuliakan lewat kejujuran untuk menampilkan diri apa adanya. Janji tidak boleh hanya tinggal janji. Janji itu suci. Kalau janji seringkali diingkari, alangkah sedihnya hati rakyat. Karena itu, sebelum jauh melangkah, katakanlah saja apa adanya. Bukannya, memberi janji palsu, jangan ada dusta diantara kita !
Calon pemimpin mesti sadar, bahwa pilkada pada hakekatnya bukanlah momentum untuk mendapatkan kekuasaan semata. Melainkan saat tepat untuk merakit ide. Mendesain cara, sehingga mampu menjabarkan konsep pembangunan sesuai janji politik. Karena janji politik adalah acuan baginya dalam menjalankan roda pemerintahan, jika nanti terpilih.
Jangan sampai, hanya karena kuatnya kehendak untuk berkuasa sebagaimana dikatakan Nietzsche (Porter,2006), dia berusaha tampil seolah-olah altruis, tetapi kelak menjadi pengkhianat yang mengingkari janjinya. Jika janji politik dirumuskan lain dari politik janji, maka hasilnya, si-tukang janji disebut pembual atau asbun (asal bunyi). Jika ternyata, tidak sanggup mengerjakan apa yang dijanjikan, maka pemimpin itu layak disebut pembohong. Pada gilirannya, si-tukang janji politik, mungkin akan hidup dalam lingkaran masalah yang diciptakannya sendiri.
Atau tidak tahu harus mengerjakan janjinya mulai darimana dan akan kemana. Akibatnya, semua janji politik, seperti ucapan para pembual yang hanya enak didengar, tetapi nihil hasil. Kemampuan diri pribadi pemimpin atau politisi, kemampuan keuangan dan lembaga yang menyelesaikan janji politik, sungguh niscaya. Sebab falam prakteknya, janji politik diikat juga oleh politik janji.
Porto Alegre di Brasil, tempat kelahiran pesepak bola Ronaldinho, pemimpin daerah itu, sebagai contoh tentang laku pemimpin yang aksesibel dan koheran antara janji politik dan politik janji. Warga Porto Alegre, sadar sekali, bahwa tidak mungkin mengurangi kemiskinan di daeran itu tuntas dikerjakan hanya dalam satu periode kekuasaan.
Tetapi, mereka menyadari bahwa apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya bersama seluruh rombongan kekuasaannya akan segera mengerjakan yang paling mungkin dikerjakan dan berhasil. Progres kelihatan, harapan sebagai mana dijanjikan tampak dalam kenyataan. Sehingga mereka menaruh kepercayaan sangat kuat pada pemimpinnya.
Di Porto Alegre, unsur pembeda antara orang kaya dan miskin hanya dibedakan dengan luas rumah tempat tinggal para warga. Tetapi dalam layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, kebersihan kota dan mobilitas kemakmuran rakyat dialami bersama. Sehingga rakyat merasa nyaman dan mereka percaya pemimpinnya.
Rakyat tak pantas didustai. Sebab merekalah pemilik kekuasaan yang sah. Kekuasaan itu hanya diberikan kepada seseorang saat pilkada agar menjabarkannya lewat program liberatif. Selain itu, sesungguhnya moralitas seseorang, dapat diukur dari sejauh mana dia mampu merealisasikan janjinya dalam penjabaran program konstektual. Seorang pemimpin yang me-lupa-kan janjinya tidak pantas mendapatkan legitimasi sosial !
Namun demikian, janji selalu berkaitan dengan hati nurani. Jika demikian, janji yang diberikan kepada masyarakat (rakyat) mestinya diwujud-konkritkan. Meskipun, tidak memiliki kewajiban hukum, tetapi seseorang yang memberikan janji memiliki kewajiban etnis-moral untuk memenuhinya.
Nah, sekarang kita dapat menilai apakah janji-janji politik SQ sudah terpenuhi, atau sebaliknya. Jika kegagalan yang dirasakan masyarakat (rakyat) maka, masih pantaskah untuk kembali jadi pemimpin? (Mas’ud Hakim, M.Si/ Direktur PiAR)