Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Tak kunjung mendapat respon positif dari pihak pengembang atas kerusakan dan kompensasi warga yang tinggal di sekitar Rumah Sakit/RS Soewandi, Komisi B DPRD Surabaya, beri tenggang waktu satu minggu kepada pengembang untuk memberikan hak warga yang sesuai. Jika tak kunjung dilakukan, warga yang meminta bantuan ke DPRD Surabaya ini mengaku akan membawa kasus ini hingga ke pusat.

Proses pembangunan perluasan RS Soewandi milik Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya dikeluhkan warga. Protes warga, hingga kini belum mendapatkan respon dari pihak pengembang dalam hal ini PP Properti.

Warga yang sempat wadul ke Komisi C DPRD Surabaya ini, kembali menggeruduk kantor DPRD kota surabaya untuk meminta pemkot bersikap tegas pada pengembang agar tidak melakukan pengerjaan proyek selama 24 jam yang dianggap mengganggung warga. Terlebih estimasi proyek ini akan berlanjut selama 10 tahun ke depan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono, usai menampung keluhan warga meminta PT PP untuk mengganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan, khususnya sebagai kompensasi yang diberikan kepada warga sesuai hak mereka, termasuk bangunan rumah warga yang terdampak proses pembangunan multiyears ini.

Termasuk untuk tidak melakukan proses pengerjaan proyek sampai 24 jam. Namun, jika memang tidak bisa, PT PP harus memberi fasilitas relokasi, sementara bagi warga yang terdampak.

Selain mengecam PT PP dalam kurun waktu satu minggu memenuhi keinginan warga yang terdampak, Komisi C mengaku siap mendampingi warga membawa kasus ini ke pusat jika tak kunjung ada itikad baik yang dilakukan pihak pengembang, yang juga harus melangsungkan kegiatan proyek sesuai jam kerja.

Seperti diketahui, pasca pembebasan 8 persil terakhir, pada awal 2020, proyek perluasan gedung rumah sakit milik Pemkot Surabaya ini mulai dikerjakan. Rencananya, tambahan gedung itu nantinya akan di peruntukan untuk ruang radioterapi 1, satu lantai khusus pasien kanker, penambahan alat hemodealisa baru 48 unit. (stady/stv)