Malang, (bisnissurabaya.com) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Malang yang berlangsung pada hari Rabu 5 Agustus 2020 dihadiri Bupati Malang Sanusi, dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.

     Dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, mengatur bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan, untuk kemudian dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD.

      Dengan adanya pandemi Covid-19 ini memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Dampak yang cukup signifikan berpengaruh pada Kabupaten Malang, yaitu menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kuartal kedua dengan penyesuaian target yang menurun cukup tajam.

Yaitu mencapai 32,83 % dan juga Dana Transfer ke Daerah dengan total penurunan mencapai 11,51 %. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satunya, melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Penjabaran APBD tersebut diarahkan dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran, serta rasionalisasi anggaran Perangkat Daerah dengan rata-rata mencapai lebih dari 50 % yang diprioritaskan untuk percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19.

     Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dijabarkan kedalam program/kegiatan Perangkat Daerah, dan tersebar pada 33 kecamatan, serta 390 desa/kelurahan. Prakiraan Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.695.199.960.276,72 atau turun 10,53 % dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 4.129.883.907.184,84.

Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2020 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 480.937.279.026,72 atau turun 32,83 % dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 715.980.715.184,84, Dana Perimbangan sebesar Rp 2.211.026.081.000,00 atau turun 11,51 % dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 2.498.603.313.000,00, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 1.003.236.600.250,00 atau naik 9,61 % dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 915.299.879.000,00.

           Selanjutnya, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada daerah untuk melakukan penyesuaian APBD.

Yaitu, melalui penyesuaian target Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah, dan melakukan rasionalisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Selanjutnya, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019, dan Pencairan Dana Cadangan, yaitu untuk SiLPA Tahun Anggaran 2019 adalah menjadi sebesar Rp 316.773.608.536,68 atau naik 33,89 % dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 236.598.608.536,68. Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada:

a). Penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA, dan pencairan Dana Cadangan, dan;

b). Pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal serta pembayaran pokok utang.

Sedangkan untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan perhitungan prakiraan Pengeluaran Pembiayaan pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 14.000.000.000,00, atau tetap dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2020, dengan rincian yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp 13.000.000.000,00, dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp 1.000.000.000,00. (Adv/yul)