Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menilai kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sangat buruk. Bahkan, Banggar juga meminta beberapa OPD untuk diganti.

Juru bicara (Jubir) Banggar DPRD Sidoarjo, Nurhendriyati, menyatakan, salah satu indikator buruknya eksekutif adalah banyaknya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 1,128 triliun untuk Tahun Anggaran/TA 2019.

“Pada APBD 2019, TAPD dan OPD banyak program yang tidak tercapai. Ini menandakan kinerja mereka buruk. Sehingga perlu dilakukan pergantian khususnya sekda,” kata Nurhendriyati, di Sidoarjo Senin (27/7) kemarin.

Terkait Frontage Road pada TA 2019, direncanakan untuk pembebasan lahan yang akan tuntas 100 persen, kenyataannya sampai saat ini progresnya hanya terealisasi 53,56 persen. Sedangkan, pembangunan fisiknya tuntas pada 2020. Pada kenyataannya sampai sekarang belum ada realisasi. Karena itu, atas tidak mampunya Kepala OPD yang membidangi hal tersebut maka seyogyanya ada pergantian pejabat.

Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo ini menjelaskan, OPD yang nilai kinerjanya sangat buruk adalah Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) Sidoarjo dan beberapa OPD lainnya.

“Karena, setiap tahun silpanya selalu naik, maka OPD yang tidak produktif harus dilakukan pergantian, karena masih banyak ASN yang lebih mumpuni dalam bidangnya,” paparnya

Ia menegaskan, rekomedasi Banggar DPRD Sidoarjo akan terus dikawal, sampai eksekutif benar-benar merealisasikan. Sehingga kedepan dalam merencanakan dan melaksanakan program lebih terukur lagi.

“Kami akan tetap kawal, meskipun nanti ada pada bupati/wabup yang baru. Karena ini demi hak masyarakat Sidoarjo,” jelas Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo

Sekda Sidoarjo, Ahmad Zaini, saat dikonfirmasi irit bicara. Ia hanya menyampaikan siap untuk dirapatkan.

“Iya, nanti akan kita rapatkan,” paparnya sambil menaiki mobil dinasnya keluar dari gedung dewan.

Sementara, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, menerangkan, saat ini pihaknya hanya bisa mengisi OPD yang kosong, karena statusnya masih pelaksana tugas.

“Masukan dari banggar itu saya rasa bagus, dan akan kami rapatkan untuk seluruh kritikan dan masukan yang ada,” katanya. (rin)