Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan Zainal Abidin, mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, yang terseret dalam dugaan aliran dana gratifikasi pemenangan lelang proyek di mojokerto. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, jaksa dari KPK menghadirkan 5 saksi sekaligus dalam persidangan. Kelima saksi ini diantaranya, Puguh Hari Setiawan, Sekretaris Pokja Unit Lelang dan Lengadaan Kabupaten Mojokerto, Ahmad Fatoni, Kabid Penataan Ruang di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Samsul Arif, Bagus dan Bambang Gatot Setiyono, yang merupakan staff perusahaan swasta. Kelima saksi ini di periksa oleh majelis hakim secara bergantian.

Namun, saksi pertama yang di periksa adalah puguh hari setiawan yang di periksa terkait aliran dana gratifikasi dalam kasus ini, serta mekanisme lelang dan tander untuk setiap proyek di Kabupaten Mojokerto. Pemeriksaan seputar hal ini yang dilakukan oleh jaksa maupun hakim, guna untuk mengetahui aliran dana gratifikasi dari proses pemenangan lelang suatu proyek. Terkait dengan persidangan kali ini, Penasehat Hukum Terdakwa, Ben Hadjon, SH., membantah jika kliennya menerima gratifikasi uang lelang proyek. Dia beranggapan jika terdakwa hanya terseret dalam pengembangan perkara kasus sebelumnya, dengan terdakwa yang lain.

Diberitakan sebelumnya, Zainal Abidin, dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha. Zainal, bersama Mustofa ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penerimaan gratifikasi pada 30 april 2018. Keduanya diduga bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Sementara itu, perkara Zainal Abidin, merupakan pengembangan dari kasus mustofa yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 1 miliar lebih, secara bertahap dari salah satu kontraktor. (agung/stv)