KSidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Banyak agenda tersembunyi dari Pemkab Sidoarjo saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada pihak legislatif. “Banyak sekali. Dan itu kami lihat sendiri saat melakukan tinjauan langsung ke lapangan,” kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan, Jumat (10/7) kemarin. Dalam penelusuran tersebut, ia melihat banyak lahan hijau di Sidoarjo ternyata sudah tidak lagi difungsikan sebagai lahan pertanian sebagaimana mestinya.

“Faktanya lahan-lahan itu sudah berubah menjadi kawasan hunian atau industri maupun pergudangan,” ujar legislator asal Partai Gerindra ini. Ia menyatakan, ada kemungkinan Pemkab Sidoarjo ingin ‘memutihkan’ kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya saat mengeluarkan izin lokasi pendirian kawasan perumahan, industri maupun pergudangan. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan investigasi sekaligus inventarisasi secara mendalam terkait perubahan peruntukan lahan tersebut.

“Nanti kita turun ke lapangan lagi,” jelas politisi yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu. Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin, tetap bersikukuh dengan usulannya pada DPRD Sidoarjo untuk membubarkan Pansus RTRW. “Sekarang dilihat saja efektifitasnya. Kalau memang ada agenda tersembunyi atau udang dibalik batu ya bubarkan saja, buat apa?,” pintanya.

Ia mencontohkan, kasus Pansus Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rencana pendirian RSUD di Krian yang menurutnya tujuannya tidak jelas. “Semua khan tahu sendiri. Sudah kunjungan kerja kesana kemari dan sudah tahu KPBU tidak bagus tapi tetap dipaksakan,” sergah legislator asal Candi Sidoarjo ini. Namun, kalau memang berniat diteruskan, maka pihak legislatif harus menekankan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang telah terbukti menyalahi Perda RTRW sebelumnya.

“Khan, ada aturannya. Yang sudah terlanjur itu harus mengganti dengan lahan yang luasannya beberapa kali lipat. Saya kurang begitu paham aturannya. Pak Kayan tadi yang lebih tahu,” ungkapnya. Apalagi, saat ini pemerintah juga sedang menekankan pentingnya ketahanan pangan yang tentu saja salah satu faktornya adalah ketersediaan lahan pertanian di daerah.

Termasuk, diantaranya adalah Kabupaten Sidoarjo.
“Dan itu harus dimulai dari daerah kita sendiri. Semua daerah-daerah pertanian yang produktif harus dipertahankan agar Sidoarjo bisa menjadi lumbung pangan di daerah,” tutup Rahmat. (rino)