Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Pembahasan Rancangan Undang-undang/RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terus dibahas. Karena itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat Badan Legislasi DPR RI, Rabu (1/7). Pandangan tersebut menyatakan jika Fraksi Gerindra menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai RUU usulan inisiatif DPR.
Politisi asal Sidoarjo itu, mengatakan, ada sejumlah catatan yang diajukan fraksi terkait RUU tersebut.

Diantaranya, jaminan pencegahan diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga perlu kembali diperjelas. Sehingga, perlindungan tidak hanya berupa pengawasan dari instansi pemerintahan, tetapi juga tindakan pengaduan dan perlindungan keamanan, kesehatan, sosial hingga bantuan pendampingan hukum. “Itu penting untuk menjamin pekerja rumah tangga,” jelasnya. Selain itu, kata Rahmat, penekanan perlindungan pekerja rumah tangga sebagaimana yang telah tercantum pada UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu diprioritaskan dan diperbarui.

Hal ini dilakukan agar kasus kekerasan baik untuk pekerja, penyalur dan pemberi kerja tidak lagi terjadi.
Menurut anggota DPR RI asal Kecamatan Candi ini, substansi penting yang diatur dalam RUU pekerja rumah tangga adalah perlindungan. Selain itu, keseimbangan kedudukan hukum antara pekerja rumah tangga, penyalur pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. “Partai Gerindra berharap perwujudan RUU perlindungan pekerja rumah tangga akan mengisi kekosongan hukum yang didambakan sejak lama dan bisa bernilai strategis dalam meningkatkan posisi Indonesia di mata internasional,” tegasnya. (rin)