Gresik, (bisnissurabaya.com) – Sejumlah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Gresik melakukan serap aspirasi atau public hearing. Ini dilakukan dalam kaitan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif dewan Gresik. Seperti yang dilakukan Hj Lilik Hidayati, Anggota DPRD Gresik dari Komisi 2 melaksanakan public hearing Ranperda Inisiatif tentang Kredit Lunak bagi Usaha Mikro. Kegiatan diikuti ratusan peserta yang diatur dalam tiga sesi. Public hearing dilaksanakan di Kawisanyar, Kebomas Gresik, Minggu (28/6).

Kegiatan ini untuk menyerap aspirasi dan pendapat masyarakat Kabupaten Gresik. Yang nantinya sebagai bahan masukan materi untuk Ranperda Insiatif Kredit lunak bagi usaha mikro. Dalam kegiatan ini, beberapa peserta antara lain mengusulkan agar proses pengajuan kredit tidak berbelit. Mengingat selama ini kalau berhubungan dengan bank, banyak syarat yang harus dipenuhi.

“Masukan ini saya kira sangat penting, mereka ingin tambahan modal dengan proses yang sewajarnya alias tidak berbelit,” papar Lilik. Politisi partai PPP ini, mengatakan, ada peserta yang mengusulkan agar bunga kredit tidak tinggi alias rendah. “Dalam Ranperda disebutkan suku bunga hanya 4 persen, tapi ya akan tetap saya sampaikan saat rapat pleno nanti, barangkali pihak Bank Gresik bisa menurunkan lagi besaran bunga,” janji Lilik. Dari berbagai masukan dan aspirasi ini, DPRD akan membentuk pansus khusus untuk membahas permasalahan ini.

Hal ini dirasa penting, khususnya dalam upaya peningkatan usaha kecil menengah dan mikro. Selama ini kelompok usaha kecil masih banyak terbelenggu oleh sisi lemahnya seperti permodalan. Banyak dari mereka yang mengambil jalan pintas untuk memenuhi modalnya dengan pinjam ke rentenir. Karena pinjam di rentenir persyaratannya simpel dan mudah.

“Guna untuk menanggulangi jebakan rentenir, saya dan teman- teman di dewan mengupayakan kredit dengan bunga yang cukup ringan,” tekad Sekretaris Komisi 2 DPRD Gresik ini. Selain itu, alternatif lowongan kerja pada usaha kecil juga mengemuka dalam pertemuan. “Pada intinya kami ingin meningkatkan sistem perekonomian masyarakat (UKM), dalam rangka menekan angka kemiskinan serta mengurangi angka pengganguran,” terangnya.
Disamping mencari masukan untuk Ranperda, politisi Lilik juga turut mensosialisasikan Peraturan Bupati No 22/2020 tentang pedoman masa transisi menunju tatanan new normal pada kondisi pandemi Covid-19.

Lilik Hidayati, menginginkan agar masyarakat taat aturan, mengingat masih banyak penambahan angka konfirmasi positif. Sosialisasi ini terkait menuju new normal, terutama mengenai penerapan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. (sam)