Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya menolak eksepsi atau pembelaan dari Bupati Sidoarjo non aktif Saiful Ilah. Melalui sidang dengan agenda pembacaan putusan sela, hakim menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum dari KPK, telah memenuhi syarat formil dan materil. Bupati Sidoarjo non aktif, Saiful Ilah, yang dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan penerima suap dari dua pengusaha kontraktor terlihat kecewa setelah hakim menolak eksepsi yang diajukan tim penasihat hukumnya. Melalui Amar putusan selanya, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi/KPk telah memenuhi syarat formil dan materil.

Selain itu, majelis hakim menolak dalil eksepsi yang menyoal tentang uraian surat dakwaan disusun secara tidak cermat karena menguraikan perbuatan orang lain. Uraian tersebut dinilai majelis hakim telah masuk pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan pembuktian. Atas penolakan tersebut, Joko Cahyono, Kuasa Hukum Saiful Ilah, mengaku, menghormati putusan hakim. Menurutnya eksepsi yang diajukannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa hukum yang sebenarnya dialami oleh kliennya.

Dalam kasus ini, Bupati Sidoarjo non aktif Saiful Ilah, dan ketiga anak buahnya diadili dalam kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Pemkab Sidoarjo. Mereka, antara lain, Kepala Dinas pekerjaan umum Bina Marga, Sunarti Setyaningsih, yang diduga menerima suap Rp 227 juta. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Judi Tetrahastoto, diduga menerima Rp 350 juta. Dan Kabag ULP, Sanadjihitu Sangadji diduga menerima Rp 330 juta. Sementara Saiful Ilah, diduga menerima Rp 550 juta.

Keempatnya didakwa telah menerima suap dari dua pengusaha kontraktor. Mereka didakwa dengan dakwaan yang sama yakni melanggar pasal 12 huruf B Undang-undang tipikor, Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 11 Undang-undang tipikor, Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (agung/stv)