Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Mahalnya beaya rapid test memantik reaksi jajaran DPRD Banyuwangi. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliono mengusulkan biaya rapid test digratiskan, terutama bagi kalangan pekerja kurang mampu. Menurutnya, akibat mahalnya biaya rapid test, banyak warga Banyuwangi tidak bisa bekerja keluar daerah. Dampaknya, pengangguran masal mengancam Bumi Blambangan. Ruliono, menjelaskan pihaknya sepakat jika Pemkab Banyuwangi akan menggelar rapid test massal menjelang pelaksanaan new normal. Namun, biaya rapid test jangan membebani masyarakat. “Saya mendukung jika biaya rapid test bisa gratis atau disubsidi, sehingga tidak memberatkan masyarakat bawah,” kata politisi Golkar ini usai memimpin rakor bersama Pemkab di kantor DPRD setempat, Kamis (3/6).

Ditambahkan, dampak pandemi Covid 19 sangat dirasakan masyarakat, terutama kalangan sektor pekerja kasar. Apalagi, banyak warga Banyuwangi yang bekerja di luar daerah. Karena pandemi Covid19, mereka diwajibkan memiliki hasil rapid test ketika akan pergi ke luar daerah. “Kalau biayanya mahal, bagaimana mereka bisa berangkat. Tentunya, ini cukup membahayakan bagi perekonomian Banyuwangi,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya akan mendukung Pemkab jika menggelar rapid test massal tanpa memberatkan warga. “Rapid test ini harus diprioritaskan bagi warga atau pekerja yang sangat membutuhkan. Misalnya, pekerja kasar,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banyuwangi Mujiono mengatakan pihaknya akan menambah kegiatan rapid test massal hingga 10.000 orang. Jumlah ini kata dia sebagai tahapan pelaksanaan new normal. Dari jumlah ini, anggaran yang disiapkan sekitar Rp 2,25 milyar. “Kita asumsikan per rapid test biayanya sekitar Rp 250.000,” jelas Mujiono. Rapid test massal lanjutnya akan difokuskan pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Seperti, pekerja kasar dan kalangan sektor informal. Sayangnya, belum dipastikan apakah rapid test massal ini akan digratiskan atau disubsidi. “ Untuk skema pembayaran, kami masih akan rundingkan bersama DPRD. Yang jelas, bisa bersubsidi atau kemungkinan gratis,” tegasnya. Hingga kini, pasien corona yang meninggal di Banyuwangi sudah mencapai 2 orang. Jumlah ini, kata Mujiono menempatkan Banyuwangi di posisi ketiga dari bawah di Provinsi Jatim. (wir)