Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Risma marah, siapa gerah? Kemarahan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang akrab disapa Risma, menghiasi berbagai media di tanah air. Baik cetak, online maupun televisi. Tentu saja, hal ini langsung menjadi headline dan berita besar di media massa. Bukan baru sekali ini Walikota perempuan pertama di Surabaya diberitakan marah-marah. Berdasarkan catatan, setidaknya tiga kali, alumni ITS ini meledak amarahnya. Pertama, saat taman kota di sekitar Jalan Raya Darmo rusak parah akibat acara pembagian produk es krim yang dilakukan sebuah produsen es krim ternama.

Kemudian, kemarahan itu ditunjukkan saat melakukan sidak di sebuah kantor kecamatan yang ternyata kondisinya kotor. Waktu menyikapi pemaparan pola pelayanan masyarakat dibidang kependudukan, yang terakhir saat memimpin upacara di Halaman Balaikota, dimana terdapat seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berbicara sendiri tidak memperhatikan pidato yang disampaikannya.
Bisa dimaklumi mengapa Wali Kota Risma, terlihat sangat marah. Pertama, mewujudkan keberadaan taman kota yang indah bukanlah perkara gampang. Perlu beaya besar dan bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Kedua, gedung negara adalah lambang pemerintahan yang harus selalu terjamin kebersihan dan keindahannya.

Ketiga, memberikan produk pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, dan murah adalah komitmen Pemerintah Kota Surabaya sejak dipimpinnya, dan keberadaan ASN harus profesional dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga, sangat disayangkan bila ada ASN yang tidak bisa menjaga sikap, terlebih saat upacara. Kemarin siang, Risma kembali menunjukkan kemarahannya. Hal ini dipicu persoalan mobil Bio Safety Level 2 ( BSL-2) yang dilengkapi Polymirace Chain Reaction (PCR). Mobil tersebut sudah dipesan melalui surat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Jatim. Tentu saja Pengurus DPP PDI Perjuangan ini marah bukan kepalang. Acara Rapid Test SWAB yang sudah disiapkan dengan matang oleh Pemkot Surabaya di dua tempat harus mundur sampai lima jam dan gagal total karena ketidak hadiran mobil BSL-2. PCR. Dan warga yang sudah menunggu lama harus pulang menelan kekecewaan.

Risma, memang pantas marah. Karena terkesan dirinya dan seluruh warga Surabaya diremehkan dan dipermainkan oleh BNPB Jatim. Padahal surat permintaan sudah dilayangkan kepada lembaga tersebut sejak 22 Mei 2020. Namun, sampai hari ini, surat tersebut tidak pernah dibalas oleh BNPB Jatim. Bahkan yang mengenaskan, mobil yang diminta Pemkot Surabaya malah diberikan kepada kabupaten lain yaitu Lamongan dan Tulungagung.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Pelaksana Tugas BNPB Jatim yang sekaligus Ketua Rumpun Promotif Preventif Gugus Tugas Covid 19, Suban Wahyudiono, dalam konferensi pers kepada awak media di Grahadi
“Mobil datang 27 Mei langsung dioperasikan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, kemudian dikira lain seperti Sidoarjo. Jadi belum sempat menjawab surat Pemerintah Kota Surabaya yang dilayangkan 22 Mei,” Selain itu BNPB Jatim terkesan tidak bisa menentukan prioritas. Surabaya yang saat ini merupakan episentrum covid 19 dengan jumlah korban tertinggi se-provinsi ini cenderung diabaikan begitu saja. Dan yang paling membuat Risma, kesal, dengan kondisi seperti ini mengakibatkan dia harus menanggung malu karena dianggap tidak bisa bekerja dengan baik dalam menangani pandemi corona. Padahal, dia sudah melakukan berbagai upaya untuk menahan laju virus ini, yang semakin hari semakin bertambah penderitanya di Surabaya.

Permintaan mobil PCR ini juga merupakan salah ikhtiar yang dilakukan Risma, untuk melindungi warganya. Komunikasi pun dibangun Risma, dengan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Dia melakukannya melalui pesan whatsapp. Rismapun, tampak marah-marah disambungan telepon genggam. katanya “siapa yang tidak bisa bekerja, jangan diserobot seperti ini”

Banyak anggota DPRD Surabaya yang menyayangkan kejadian ini. Diantaranya, adalah anggota Komisi C, Syaifudin Zuhri dan Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno. Syaifudin Zuhri, mengatakan “Mestinya Pemprov Jatim mempertimbangkan keberadaan Surabaya sebagai Ibukota Provinsi dengan jumlah korban tertinggi se Jatim,” sedangkan Anas Karno menyoroti komentar miring pejabat Pemprov Jatim yang menyebut Surabaya sebagai Wuhan baru. “Ini merupakan bentuk teror tersendiri bagi warga Surabaya,” kata Anas Karno. Sementara, anggota Komisi A DPRD Jatim, Armuji, juga menyayangkan sikap Pemprov Jatim. Bahkan, lebih jauh Armuji mengatakan :
“Tindakan pengalihan mobil PCR ke tempat lain, penuh dengan kepentingan politik,” (nanang).