Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Keinginan pembentukan panitia khusus/Pansus tentang covid 19/ Corona oleh beberapa anggota DPRD Kota Surabaya telah kandas. Karena Badan Musyawarah (Bamus) telah mengambil keputusan bahwa usulan pembentukan pansus tersebut ditolak dan tidak disetujui untuk dilanjutkan.

Berkaitan dengan masih adanya polemik yang berkembang di masyarakat, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya telah memberikan penjelasan seputar tidak disetujuinya Usulan Pembentukan Pansus Covid-19 tersebut.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Muchlas Niam, menyampaikan keterangan sebagai berikut : Bahwa, akhirnya rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya, Jum’at (15/5), memutuskan untuk tidak menyetujui usulan pembentukan Pansus Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan bersyukur pimpinan dan anggota Bamus memiliki kebijaksanaan, dengan mengambil keputusan tepat, terkait fungsi pengawasan DPRD pada saat pendemi Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan sejak awal berpendapat, fungsi pengawasan DPRD terkait penanganan Covid-19, lebih tepat dijalankan melalui kinerja komisi-komisi. Hal ini sesuai Tata Tertib DPRD Kota Surabaya. Kegiatan ini bisa melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya. Sehingga, Fraksi PDI Perjuangan memandang tidak perlu membentuk Panitia Khusus.

“Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Walikota Tri Rismaharini berserta seluruh jajaran Pemkot Surabaya telah bekerja keras, all out, menangani pendemi Covid-19 sejak 14 Maret sampai sekarang,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Muchlas Niam, kepada bisnissurabaya.com di Surabaya Minggu (17/5).

Saran-saran kepada DPRD, berupa kritik, masukan atau pandangan anggota-anggota DPRD, bisa disampaikan dalam rapat-rapat Komisi, mengingat perwakilan semua fraksi ada di sana. Memang masih banyak yang perlu dibenahi dari kinerja Pemkot Surabaya, namun, Fraksi PDI Perjuangan memandang DPRD tidak perlu membentuk Pansus Covid-19.

Perjalanan ide pembentukan Pansus memang menarik untuk dicermati. Sejak awal digulirkan oleh sejumlah fraksi, gagasan membentuk Pansus Covid-19 sudah menuai pro-kontra. Hal tersebut terus berlanjut dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya, Jum’at (15/5) mulai siang hingga sore hari.

Pimpinan Badan Musyawarah juga sudah berupaya menempuh jalan musyawarah, sesuai ketentuan di Tata Tertib DPRD. Namun tetap tidak terjadi mufakat di antara anggota Bamus yang mewakili fraksi-fraksi.

Akhirnya, karena harus diputuskan, Pimpinan Badan Musyawarah memutuskan jalan voting. Dari 16 anggota dan Pimpinan Badan Musyawarah yang mengisi absen dan semula hadir, 13 orang berada di Ruang Rapat saat pemungutan suara.

“Fakta bahwa voting pertama, tercapai komposisi 7 suara menolak Pansus Covid-19, dan 6 suara mendukung Pansus. Tiga anggota Bamus tidak ada di ruangan rapat, yaitu Tjutjuk Suparianto, Akhmad Suyanto dan Syaiful Bahri,” jelas politisi muda asal Kecamatan Bulak ini.
Karena ada peserta yang tidak ikut voting dan kemudian masuk ruangan rapat kembali, akhirnya para pengusul Pansus Covid-19 meminta Pimpinan Rapat mengulang voting.

“Fakta ke-2, bahwa voting diulang. Tercapai komposisi final, 8 suara menolak Pansus Covid-19 dan 5 suara setuju pembentukan Pansus Covid-19,” tambah aktifis Nahdlatul Ulama ini.

Suara yang menolak Pansus menjadi 8 orang, ketambahan 1 orang yakni Tjutjuk Suparianto dari PSI. Sebaliknya, sebelum dilaksanakan voting kedua, 3 orang anggota Bamus yakni Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Minun Latif, Ketua Fraksi PAN-PPP Hamka Mudjiadi Salam, dan anggota Fraksi Demokrat-Nasdem Syaiful Bahri meninggalkan ruangan rapat.
“Kami bersyukur, suara Fraksi PDI Perjuangan sejumlah 5 orang di Badan Musyawarah solid dan utuh. Sejak awal rapat sampai akhir. Voting pertama dan kedua. Suara Fraksi PDI Perjuangan utuh dan kompak,” pungkas Pengurus DPC PDIP Surabaya ini. Lebih lanjut Fraksi PDI Perjuangan mengajak semua pihak untuk menghormati hasil final keputusan Bamus.
Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menyampaikan update sikap fraksinya, yang menilai pembentukan Pansus Covid-19 tidak relevan. Bahkan Fraksi Partai Golkar ikut menggulirkan usulan Pansus, terkait pengawasan refocussing anggaran APBD Kota Surabaya untuk penanganan Covid-19. Dan kini, refocussing anggaran sudah dijalankan Pemkot Surabaya berdasar payung hukum peraturan dari pemerintah pusat.

Sementara, Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem Herlina Harsono Njoto, menyampaikan saat ini belum perlu Pansus Covid-19 karena menilai Pemkot Surabaya punya itikad baik untuk terus berbenah diri terkait penanganan pendemi di masyarakat.

Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN-PPP menjelaskan tentang pentingnya pembentukan Pansus Covid-19. Untuk mempercepat penanganan pendemi di masyarakat. Pendapat kurang lebih sama disampaikan Fraksi PKS.

Fraksi PDI Perjuangan memandang, semua itu adalah buah dari kebijaksanaan masing-masing, yang diekspresikan secara berbeda-beda. Saat masing-masing berargumen dan berdebat di ruang rapat Bamus, maupun saat pengambilan keputusan.

Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan ke-4 pimpinan Bamus juga telah mengambil kebijaksanaan masing-masing selama rapat berlangsung hingga akhir.
Fraksi PDI Perjuangan kembali mengajak semua pihak untuk bersatu padu, dengan menjalankan tupoksi DPRD, untuk mengawal kinerja Pemkot Surabaya dalam menangani pendemi Covid-19. Demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Kota Surabaya. (nanang)