Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Fasilitas restrukturisasi kredit terus digalakkan Otoritas Jasa Keuangan/OJK agar stimulus ekonomi tetap berjalan. OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk menahan (countercyclical) pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi virus Covid-19.

Upaya itu dilakukan di tengah penerapan PSBB, OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur/Jatim melalui konferensi secara daring terus berkoordinasi untuk mendorong Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, PNM) agar proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 dengan menerapkan POJK stimulus dimaksud agar perekonomian Jatim tetap berjalan.

“Hasilnya, implementasi restrukturisasi kredit di Jatim terus meningkat dari minggu ke minggu. Sampai akhir April lalu sebanyak 360.120 debitur telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit senilai Rp 10,4 triliun,” kata Kepala OJK Regional 4 Jatim, Bambang Mukti Riyadi, Sabtu (9/5).

Restrukturisasi kredit, diberikan selain bertujuan untuk memberikan ruang gerak terhadap sektor riil juga untuk bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Implementasi kebijakan dilakukan dengan tetap memperhatikan kesehatan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sektor keuangan secara lebih luas.

“Kesehatan sektor riil dan sektor keuangan adalah dua sisi mata uang yang sama-sama bernilai dan harus dijaga kondisinya agar bisa bertahan melawan resesi ekonomi seperti sekarang ini dan melakukan recovery pada saatnya nanti,” tandas Bambang.

Adapun rincian Restrukturisasi kredit Perbankan sebesar Rp 7,4 triliun untuk 17.192 debitur, Restrukturisasi kredit Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp 2,4 triliun untuk 75.899 debitur. Kemudian restrukturisasi kredit PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar pinjaman Rp 427 miliar untuk 231.729 debitur, dan Restrukturisasi kredit PT Pegadaian (Persero) sebesar Rp 97 miliar untuk 35.070 debitur.

Selanjutnya, Kepala OJK Reginal 4 Jatim, menekankan kepada seluruh Lembaga Keuangan di Jatim agar pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak.

“OJK juga menyampaikan kepada masyarakat agar hati-hati terhadap penawaran pengurusan restrukturisasi kredit yang mengatasnamakan OJK. Disinyalir terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi,” pungkas Bambang. (ton)