Bojonegoro, (bisnissurabaya.com) – Di tengah pandemi covid-19, perwakilan warga di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, melaporkan Pemerintah desa setempat ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Laporan itu terkait adanya dugaan pungutan uang program bantuan pangan non tunai, BPNT. Apabila tidak membayar pungutan sebesar Rp 5000 hingga Rp 10.000, maka bantuan sosial tidak diberikan. Sebanyak tujuh warga dari perwakilan masing-masing Rukun Tetangga/RT, di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, melaporkan Oknum di Pemerintahan Desa ke Kejaksaan Negeri, Bojonegoro Senin (4/5) sore.

Dua perwakilan warga memasuki ruangan satf intelenjen, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, untuk menyerahkan berkas laporan. Perwakilan warga, Priono, mengatakan, laporan ini berkaitan dengan bantuan progam untuk warga tidak mampu tetapi diberikan syarat harus membayar terlebih dahulu yang disyaratkan pihak desa sebagai pencairan bansos.
Apabila warga menerima sembako senilai RP 200.000 dalam program bantuan pangan non tunai, BPNT. Anehnya, apabila tidak membayar pungutan sebesar RP 5.000 hingga RP 10.000, maka bantuan sosial tersebut tidak diberikan.

Bahkan nominal dugaan pungutan tersebut tidak sama pada setiap dusun, jumlahnya bervariatif. Padahal BPNT merupakan bantuan sosial sebagai dampak pandemi. Warga menyayangkan di tengah kondisi pandemi corona, mengapa warga miskin disuruh membayar pungutan yang diduga sudah berlangsung lama. Tepatnya sejak BPNT bergulir sejak akhir 2019.

Dirinya dan warga miskin lainnya selalu menanyakan ke pihak pemdes. Jawabannya selalu harus uang pungutan untuk biaya transportasi angkut sembako. Warga memberanikan diri untuk melaporkan agar ada tindakan dari kejaksaan, meskipun dugaan pungutan sembako BPNT yang dilakukan pihak desa melalui masing-masing RT telah dikembalikan pemdes ke warga miskin. (mulyanto/stv)